RADAR JOGJA – Keputusan Pemprov DIJ menunda mengumumkan hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama untuk eselon  II/a dan II/b diapresiasi sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari  Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Arif Setiadi. Dia menilai langkah itu sebagai bentuk kehati-hatian.“Pemprov harus mencermati ulang apalah pelaksanaan lelang itu sudah sesuai dengan semua persyaratan yang dibuat panitia seleksi,” ungkap Arif Senin (6/7).

Arif mengaku menerima berbagai laporan dan masukan terkait pelaksanaan lelang jabatan tersebut. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi peserta. Terutama persyaratan khusus nomor 2 huruf (b). Bunyinya, pendaftar memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama lima tahun.

Dari pencermatan Arif, tidak semua pendaftar memenuhi persyaratan khusus tersebut. Bahkan dari 40 pelamar, hanya ada enam orang. “Jumlahnya dapat dihitung dengan jari,” beber politisi yang juga ketua Komisi C DPRD DIJ ini.

Enam orang itu terdiri atas Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Mutu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Didik Wardaya, Pengawas Sekolah Madya Disdikpora DIJ Sugeng Rohadi dan Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Disdikpora DIJ Suhirman. Ketiganya melamar untuk jabatan kepala disdikpora.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3APP) DIJ Carolina Radiastuty. Birokrat perempuan yang bisa disapa Lina itu melamar sebagai kepala DP3APP.

Sedangkan dua orang lainnya adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Sriyati serta Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIJ Aryanto Wibowo. Baik Sriyati maupun Aryanto sama-sama mengincar posisi kepala dinas nakertrans.

Dengan hanya ada enam orang yang memenuhi persyaratan khusus angka 2 huruf (b) tersebut, Arif meminta panitia seleksi mengkaji ulang seluruh tahapan. Dia tidak ingin setelah  hasil akhir seleksi diumumkan ke publik,  justru menimbulkan persoalan.

Sebab, dengan adanya dugaan tidak dipenuhinya ketentuan angka 2 huruf (b) itu  rawan menjadi objek gugatan di pengadilan. Pengalaman itu pernah terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Seleksi JPT pratama disoal salah satu pejabat yang mengikuti lelang.  “Kejadian itu bisa menjadi pembelajaran,” pinta politikus asal Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul, ini.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto berjanji mengawal semua proses seleksi tersebut. Termasuk jika muncul sejumlah temuan. “Kami akan awasi sesuai dengan ketugasan kami,” katanya.

Meski menunda mengumumkan hasil akhir, Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama DIJ Kadarmanta Baskara Aji menginformasikan pelantikan pejabat hasil lelang dilaksanakan pada bulan ini. Ada kemungkinan dilangsungkan pada pertengahan atau akhir bulan.  “Juli ini akan dilakukan pelantikan,” jelas Aji di depan rapat kerja Komisi A DPRD DIJ .

Sekprov DIJ ini menambahkan, jumlah pejabat eselon II/a dan II/b yang dilantik tidak terbatas tujuh orang sesuai hasil lelang. “Total ada 10 orang termasuk menggantikan pejabat yang pensiun,” jelas Aji.

Tujuh jabatan yang dilelang itu meliputi kepala disdikpora, kepala badan kepegawaian daerah, kepala dinas P3APP dan kepala dinas nakertrans. Kemudian kepala dinas sosial, kepala dinas perizinan dan penanaman modal serta wakil kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan.

Di sisi lain, seorang sumber di Kepatihan memberi tahu salah satu pejabat yang akan ikut dilantik itu ada nama Sumadi. Mantan Sekda Sleman yang sekarang menjabat staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik akan ditarik menjadi Assekprov Pemerintahan dan Administrasi Umum. “Sumadi akan menempati posisi yang ditinggalkan Sigit Sapto Raharjo yang pensiun sejak 1 Juli lalu,” terang sumber itu.

Kursi asisten tersebut semula akan diberikan kepada Dewo Isnu Broto Imam Santoso. Maklum, Dewo sudah sembilan tahun memimpin biro hukum. Dewo bakal dipromosikan dari eselon II/b ke II/a bareng dengan Kepala Biro Organisasi Jarot Budi Harjo. Dewo ke asisten dan Jarot memimpin salah satu dinas.

Sama seperti Dewo, Jarot telah satu dasawarsa mengepalai biro organisasi.  Keduanya belum pernah dirotasi ke jabatan lain. Skenario awal, promosi Dewo dan Jarot ditempuh dengan mekanisme penugasan. “Bukan lewat lelang terbuka,” kata sumber itu.  Sebab, sesuai aturan, eselon II/a dan II/b itu sama-sama JPT Pratama.

Di daerah lain, untuk promosi dari II/b ke II/a tidak harus melalui seleksi terbuka. “Hanya di Provinsi DIJ mekanismenya melalui lelang. Mungkin karena DIJ berstatus istimewa,” jelas sumber yang dikenal paham aturan kepegawaian itu.

Belakangan skenario melalui penugasan itu urung direalisasikan. Dewo dan Jarot juga tidak mendapatkan perintah mengikuti seleksi terbuka. Jika Dewo akan ke asisten, alternatif posisi untuk Jarot adalah memimpin dinas P3APP. Pertimbangannya, lanjut sumber itu, Jarot punya pengalaman bertugas di instansi tersebut semasa bernama badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

Kini berembus angin perubahan. Kursi kepala dinas P3APP arahnya justru condong ke Erlina Hidayati Sumardi. Dia menjadi calon kuat pemenang lelang jabatan kepala dinas P3APP.  Erlina sekarang masih mengepalai balai pelayanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIJ.

Disinggung soal proses lelang jabatan yang telah memasuki tahap akhir, sumber itu mengatakan sangat mungkin muncul banyak kejutan. Selain itu, bisa pula menambah daftar panjang ASN yang berpotensi frustasi.  (kus/laz)

Jogja Raya