RADAR JOGJA- Pemprov DIJ didesak mengadakan pengawasan lebih ketat terhadap pemanfaatan tanah desa. Sebab, ditengarai ada sejumlah lahan tanah desa dimanfaatkan tanpa mengindahkan aturan. Misalnya harus mengantongi izin dari gubernur DIJ.

“Kami menerima beberapa laporan masyarakat yang menyoal penggunaan tanah desa maupun tanah kas desa,” ujar Kepala Divisi Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin M. Kamba, Jumat (3/7).

Menurut Bahar, masukan masyarakat itu antara lain menyoal tiadanya izin gubernur. Padahal merujuk Peraturan Gubernur DIJ Nomor 34/2017,  penggunaan tanah desa dan tanah kas desa harus mendapatkan izin gubernur, kasultanan dan kadipaten. Adapun beberapa laporan masyarakat yang masuk ke JCW itu antara lain datang dari sejumlah desa di Kabupaten Bantul.

Di antaranya Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul. Dari laporan masyarakat itu ada dugaan pemanfaatan tanah desa yang belum merujuk Pergub No. 34 Tahun 2017. Juga ada yang tidak dibahas bersama badan permusyawaratan desa (BPD) setempat.

“Kami sedang kaji dengan melibatkan tim dari Lembaga Pembelaan Hukum (LPH) Jogja dan beberapa ahli lainnya,” katanya. Kajian itu akan menentukan langkah selanjutnya. Termasuk kalau ditemukan indikasi tindak pidana korupsi akan diteruskan ke aparat penegak hukum. “Bisa ke kejaksaan, kepolisian atau KPK,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru) DIJ Krido Suprayitno mengatakan secara periodik mengadakan pengawasan tanah desa. Pengawasan melibatkan unsur dipertaru kabupaten dan kota, kecamatan dan pemerintah desa. Tentang jenis tanah desa, ada empat jenis. Yakni tanah kas desa, pengarem-arem, pelungguh dan tanah kepentingan umum.

Soal izin, Krido mengatakan penggunaan tanah desa yang mengubah fungsi harus mendapatkan izin gubernur. “Baik dengan keluasan kurang dari 500 meter atau lebih dari 500 meter,” terangnya.  Ditambahkan, jika pemanfaatan tanahnya kurang dari 500 meter dan tidak mengubah fungsi, maka ketentuannya dengan mengacu tertib administrasi di pemerintah desa.

Terkait dengan Kabupaten Bantul, Krido mengatakan gubernur telah memberikan izin sejumlah desa. Izin itu sebatas menyangkut kepemilikan. Untuk tahap berikutnya memerlukan izin ikutan.

Misalnya izin pemanfaatan lokasi (IPL), izin mendirikan bangun bangunan (IMBB) dan lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. “Dari hasil pencermatan kami, ada beberapa izin ikutan yang belum ditindaklanjuti oleh pihak ketiga sebagai pemohon,” terang mantan camat Depok, Sleman ini.

Karena itu, Krido mengimbau setelah izin gubernur itu turun, sebaiknya pihak ketiga yang mengajukan izin itu segera mengajukan izin-izin lainnya di kabupaten dan kota. (kus/bah)

Jogja Raya