RADAR JOGJA – Warga Kota Jogja kini bisa mencetak dokumen administrasi secara mandiri. Modalnya hanya data dokumen asli, perangkat pencetak dan komputer. Data administrasi yang bisa dicetak di antaranya kartu keluarga, akta kelahiran dan mutasi penduduk.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi memastikan legalitas dokumen. Walau cetak secara mandiri, dokumen tersebut tetap sah dan legal. Karena dalam setiap dokumen turut tersemat barcode.

“Program ini sudah berjalan tapi memang belum banyak warga yang memanfaatkan. Bisa mencetak kartu keluarga, mutasi penduduk dan akta kelahiran. Tidak perlu datang lagi ke kantor Disdukcapil, cukup cetak sendiri di rumah,” jelasnya, ditemui di Balai Kota Pemkot Jogja, Rabu (1/7).

Pemkot Jogja memberikan solusi bagi warga yang tak memiliki alat pencetak. Caranya dengan mendatangi Kantor Kecamatan sesuai domisili. Selanjutnya meminta petugas kecamatan untuk mencetak setiap dokumen kependudukan yang dibutuhkan.

Kebijakan ini sendiri wujud dari efisiensi pelayanan publik. Warga tidak perlu mendatangi kantor Disdukcapil Jogja. Di sisi lain juga wujud kemudahan di tengah pandemi Covid-19.

“Dijamin asli karena ada barcode yang menunjukan aktif. Tidak perlu legalisir segala macam. Begitu barcode bisa terbaca, otomatis memberikan informasi termasuk legalitas dokumen,” katanya.

Inovasi juga bentuk pengembangan Jogja Smart Service. Heroe memastikan keringkasan pelayanan masih terus berkembang. Tak menutup kemungkinan beberapa dokumen pelayanan publik diterapkan serupa. Administrasi berlangsung efektif namun tetap legal dan optimal.

“Jogja Smart Service ini nantinya jadi balai kota yang ada di dunia maya. Sebagian besar layanan offline akan pindah ke dunia maya. Kedepan banyak yang kembangkan sebagai upaya bisa print sendiri di rumah,” ujarnya.

Guna mengakses layanan ini warga bisa membuka aplikasi Jogja Smart Service. Untuk selanjutnya memilih pilihan menu pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri. Setelahnya akan mendapatkan data dokumen asli dari Disdukcapil Jogja.

Kepala Disdukcapil Jogja Christina Lucy Irawati menuturkan pencetakan mandiri tetap ada acuannya. Kertas yang digunakan adalah jenis HVS. Berukuran A4 dengan ketebalan 80 gram. Tujuannya agar dokumen yang cetak tetap memiliki keseragaman.

“Kalau di rumah enggak ada printer bisa ke kantor kecamatan. Disana sudah kami fasilitasi printer dan tinta,” katanya.

Irawati menjamin legalitas dokumen yang dicetak mandiri. Keberadaan barcode dan lambang Garuda bukan sekadar simbol. Data akan terbaca apabila barcode dipindai.

“Tapi masyarakat belum familiar sehingga tetap ada yang tanya dan datang ke sini (Disdukcapil Jogja). Itu sudah langsung aktif dokumennya. Tapi ada pembatasan cetak, hanya dua kali. Setelah itu minta ijin untuk cetak kalau tidak ada perubahan data,” ujarnya. (dwi/tif)

Jogja Raya