RADAR JOGJA – Satpol PP DIJ menerapkan strategi khusus atas perpanjangan status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tindakan teguran tak hanya sebatas lisan kepada pemilik usaha. Tapi berupa pemberian skor kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Skor tersebut nantinya akan ditempel di depan tempat usaha. Dengan tujuan masyarakat atau konsumen dapat melihat langsung. Parameternya adalah kedisiplinan dan kepatuhan dari sisi internal hingga pelayanan fasilitas publik.

“Strategi langsung melakukan penilaian tempat usaha sebagai efek jera. Skor akan kami tempel. Skor hanya 60 itu C, artinya kurang baik. Lalu masyarakat akan menilai sebagai wujud sanksi sosial,” jelas Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad, Jumat (26/6).

Penilaian dilakukan bersama Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Gugus Tugas Covid-19 DIJ. Berupa blangko dengan penilaian untuk setiap unit usaha. Penilaian diberikan berdasarkan kategori tempat usaha. Pasca penilaian ada evaluasi tertulis yang tertempel lokasi unit usaha.

Dalam tatanan ini masyarakat bertindak sebagai subjek. Artinya tidak sekadar patuh dan menjalankan tapi juga menjadi bagian dari aturan. Sehingga memiliki kesadaran tinggi untuk turut menjaga norma protokol Covid-19.

“Masyarakat Jogja mempunyai budaya, mereka bertindak sebagai subjek bukan objek. Mereka juga bisa menilai dan menjadi bagian dari penerapan protokol kesehatan di ruang publik. Apakah sudah jalan atau belum,” katanya.

Gakkum Gugus Tugas Covid-19 DIJ turut mencatat adanya lonjakan pendatang. Mayoritas berasal dari wilayah yang telah menerapkan konsep the new normal. Tercatat setidaknya ada sekitar 1.000 pendatang masuk lewat pintu bandara. Sementara melalui stasiun kereta api mencapai kisaran 500 penumpang. Lonjakan terjadi saat akhir pekan atau Sabtu dan Minggu.

“Masyarakat wilayah luar berbondong-bondong ke Jogja karena di daerah lain sudah menerapkan new normal. Pengetatan sudah kami lakukan, salah satunya di Malioboro dengan scan barcode. Dari hasil itu mayoritas pengunjung dari Jatim dan Jateng,” ujarnya.

Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengapresiasi langkah sanksi dari Bidang Gakkum Gugus Tugas Covid-19 DIJ. Hanya saja dia memberikan sedikit catatan. Personel penilai harus mengetahui acuan baku agar tak menimbulkan bias penilaian.

Turunnya bidang Gakkum Gugus Tugas Covid-19 setidaknya mampu meringankan tugas DPD PHRI DIJ. Terlebih penilaian dilakukan oleh pihak luar dari kepengurusan PHRI. Ini karena acuan yang digunakan adalah kebijakan status tanggap darurat.

“Kami tak bisa mengawasi sendiri, karena belum semua penginapan itu bergabung ke PHRI. Tapi saya berpesan agar petugasnya harus betul-betul tahu tentang protokol kesehatan,” pesannya.

DPD PHRI DIJ juga telah membentuk tim internal untuk mengawasi kinerja dan pelayanan konsumen oleh para anggota PHRI di DIJ. Sayangnya ada beberapa sektor yang tak terawasi. Terutama yang tak terdaftar sebagai anggota.

Terkait kualitas pelayanan tak hanya berdampak pada nama satu perusahaan. Selama masa pandemi Covid-19, citra positif sangatlah penting. Apabila pelayanan tak optimal, dampak terbesar adalah nama baik Jogjakarta.

“Kaitannya image hotel atau restoran jika layanannya asal-asalan. Masalahnya yang menjadi kendala PHRI adalah pengawasan yang bukan anggota kami. Masuknya satgas Covid-19 tentu sangatlah membantu,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Raya