RADAR JOGJA – Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono menyayangkan penggunaan kalimat perpanjangan status tanggap darurat oleh Pemprov DIJ. Susunan kalimat tersebut dianggap berpengaruh terhadap psikis dunia wisata. Tak hanya kepada pengelola tapi juga wisatawan yang akan berkunjung ke Jogjakarta.

Menurutnya banyak pihak yang masih belum bisa membedakan antara istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan status tanggap darurat. Dua kebijakan pemerintah ini dianggap memiliki makna yang sama.

“Sebetulnya kalau bicara status tanggap darurat tentu beda dengan PSBB. Tanggap darurat itu politis anggaran, tapi masalahnya dianggap sama dengan PSBB. Tanggap darurat bukan masalah nantinya tidak bisa (menjalani), tapi yang perlu diketahui adalah imej dari masyarakat luar,” curhatnya dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (26/6).

Di satu sisi General Manager Hotel Ruba Graha Jogjakarta ini mengakui kebijakan tersebut telah dikaji secara matang. Terutama untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol Covid-19. Termasuk pelaku usaha yang belum menerapkan protokol dalam dunia bisnis.

Dia meminta anggota PHRI maupun pelaku usaha tak memandang remeh protokol Covid-19. Kelalaian bisa berujung pada penambahan kasus positif Covid-19. Padahal DPD PHRI DIJ sendiri telah berkomitmen kuat atas penanganan Covid-19 di Jogjakarta.

“Mungkin kehati-hatian dari pemerintah daerah jangan sampai nantinya ada klaster baru, kami paham. Tapi kata memperpanjang itu dampaknya ke image, mempengaruhi citra wisata, selama masyarakat luar menyamakan tanggap darurat dengan PSBB,” katanya.

Walau begitu terbitnya kebijakan ini juga sempat mengendurkan semangat pemilik hotel dan restoran. Diketahui beberapa pelaku usaha telah bersiap diri menyambut the new normal. Seluruh protokol telah diterapkan dalam pelayanan publik.

Tercatat ada sekitar 400 hotel dan restoran yang bergabung dengan DPD PHRI DIJ. Dari jumlah tersebut, 63 telah beroperasi selama pandemi Covid-19. Memasuki penghujung Juni akan bertambah sekitar 40 hotel dan restoran.

Sayangnya rencana tersebut pupus dengan adanya perpanjangan status tanggap darurat. Seluruh perencanaan kembali dipendam hingga situasi lebih jelas. Pertimbangannya adalah kebijakan pemerintah yang dianggap memayungi kondisi pandemi Covid-19.

“Mereka (anggota PHRI DIJ) mempertanyakan kok diperpanjang, padahal Juli sudah mau operasi lagi. Kalau bicara okupansi masih renda. Hotel bintang sekarang drop, hanya sekitar 10 persen, kalau non bintang hari ini 5 persen aja enggak sampai, bahkan ada zonk (nol),” ujarnya.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekprov DIJ Tri Saktiyana memastikan hotel dan restoran tetap bisa beroperasi selama status tanggap darurat. Kebijakan ini bukan berarti pelaku usaha tidak bisa beraktivitas. Artinya seluruh kegiatan perekonomian tetap berlangsung dengan acuan protokol kesehatan Covid-19.

Pemprov DIJ sendiri tak pernah mengeluarkan kebijakan penutupan hotel, restoran maupun destinasi wisata. Seluruhnya tetap diijinkan beroperasi dengan sebuah catatan. Pengelola telah menerapkan protokol kesehatan bagi internal perusahan maupun kepada pelayanan publik.

“Silakan berdagang di pasar tapi pakai masker, silakan ke mall tapi pakai masker, hotel silakan buka. Kami (Pemprov DIJ) tidak pernah close secara regulasi. Tapi kalau buka, tolong protokol kesehatan dijalankan dan jangan diabaikan,” pesannya.

Dia menyadari bahwa aktivitas perekonomian adalah tonggak utama kehidupan masyarakat. Namun masa pandemi Covid-19 ini memunculkan catatan tersendiri. Apabila protokol tak berjalan, konsekuensinya adalah potensi penambahan kasus positif Covid-19 di Jogjakarta 

Oleh karena itu semua sektor, mulai dari ekonomi, sosial hingga pendidikan mengacu pada sektor kesehatan. Apabila timpang, maka sektor lain merasakan dampak akibatnya.

“Tetap produktif jangan takut tapi juga jangan meremehkan. Kami punya kebijakan bahwa masalah utama dari Covid-19 diawali dari kesehatan. Apabila membaik atau timpang, tentu merembet ke ekonomi dan sosial, mungkin ke pendidikan dan lainnya,” ujarnya. (dwi/tif)

Jogja Raya