RADAR JOGJA – Kenaikan iuran dan penerapan kelas standar, diperkirakan belum mampu menyelesaikan masalah defisit dan mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkeadilan. Terlebih, jika tidak menyelesaikan pemerataan fasilitas kesehatan, pembatasan manfaat medik, penyesuaian besaran iuran, tunggakan iuran, cost-sharing untuk penyakit biaya mahal, serta perbaikan sistem deteksi fraud dan pelibatan pemda dalam JKN.

Peneliti Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, M Faozi Kurniawan menjelaskan sebelumnya pembatalan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Mahkamah Agung (MA) berlaku dari April-Juni 2020. Hanya saja, pemerintah kemudian menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Mei 2020.

Kenaikan tersebut, ditujukan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan pemerintah mempunyai rencana untuk menetapkan kelas standar sebagai implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan sebagai salah satu upaya menyelesaikan masalah defisit.

“Namun ada kesenjanga antar segmen dan antar daerah. Hasil evaluasi JKN periode dua memperkuat evaluasi sebelumnya yang menggambarkan bahwa ketersediaan dan pertumbuhan rumah sakit didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera,” jelas Faozi Jumat(19/6).

Selain itu, pelayanan kesehatan dengan teknologi mahal masih belum merata. Contohnya adalah ketersediaan dokter spesialis Jantung dan layanan cath lab. Hasil analisis data sampel BPJS Kesehatan 2015-2016, segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Bukan Pekerja (BP) paling banyak memanfaatkan layanan kesehatan.

Data klaim menunjukkan semua kelas 1 sampai 3 PBPU, mempunyai Rasio klaim di atas 100 persen. Portabilitas antar daerah banyak dimanfaatkan oleh segmen PBPU yang mampu membayar biaya transportasi dan akomodasi pasien dan keluarganya. “Bukti-buki terbaru menunjukkan ada masalah inequity yang membahayakan penerapan ideologi keadilan sosial,” tambahnya.

Sementara dana Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu semakin terpakai untuk mereka yang seharusnya lebih mampu yakni segmen PBPU). Hal ini menjadikan daerah-daerah terpencil kesulitan mengejar ketinggalan fasilitas kesehatan serta SDM dan dana yang tidak terpakai di daerah terpencil mempunyai risiko terpakai untuk menutup kekurangan dana BPJS di kota-kota besar dan sekitarnya. “Situasi ini merupakan fenomena gotong royong terbalik dan membahayakan keberlangsungan JKN,” tuturnya.

Peneliti lainnya Tri Aktariyan menuturkan, kenaikan iuran belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan defisit. Apabila kolektibilitas iuran di PBPU belum diperbaiki dan pembatasan layanan di kelompok PBPU dan BP belum dijalankan. Faktor-faktor penyebab defisit lainnya adalah pemenuhan pemerataan fasilitas dan SDM kesehatan tidak terjadi, kebijakan naik kelas masih berjalan, masih ada penggolongan kelas standar PBI dengan kelas standar Non-PBI. “Serta efisiensi pelayanan klinis belum dilakukan dan manfaat medik yang sangat lebar tanpa cost-sharing,” ungkap Tri.

Tri menambahkan, pada Peraturan Presiden 64/2020 ada dana sebesar Rp 51,8 triliun dikucurkan dari APBN. Simulasi tahun 2020 dari estimasi, mengambarkan terjadi kenaikan iuran sebesar Rp 67,8 triliun dari berbagai segment namun masih terjadi defisit. Proyeksi ini belum memperhitungkan dampak Covid-19 yang menyebabkan penurunan pasien non Covid19 di rumah sakit.

Karena itu, pemerintah dan DJSN perlu mereview UU SJSN dan UU BPJS untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS dan berbagai hambatan pelaksanaan JKN agar berkeadilan sosial. Diperlukan banyak kebijakan strategis, antara lain ketegasan dalam level UU bahwa dana PBI tidak boleh diperuntukkan untuk mendanai segmen Non PBI. Serta melibatkan Pemda di semua aspek, termasuk pendanaan defisit, agar terjadi perbaikan tata kelola dan manajemen. Dengan demikian keberlanjutan kebijakan JKN dapat terjadi. (eno/pra)

Jogja Raya