RADAR JOGJA – Target kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Jogjakarta ( DIJ) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan direvisi. Sebab, wabah Covid-19 memengaruhi kinerja pemerintah dalam memenuhi target RPJMD. Perubahan dianggap perlu untuk menyesuaikan kondisi riil saat ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Budi Wibowo mengatakan, upaya evaluasi RPJMD dilakukan karena Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa. Imbasnya, pemprov terpaksa melakukan upaya realokasi anggaran untuk menanggulangi dampak Covid-19. “Kami mengubah target kinerja dalam RPJMD disesuaikan dengan kondisi riil yang ada,” jelasnya di Kompleks Kepatihan Selasa (16/6).

Dia melanjutkan, sebagai konsekuensi upaya realokasi, banyak program kegiatan dan proyek-proyek yang terpaksa dihentikan. Hal ini memengaruhi kinerja pemprov dalam memenuhi target dalam RPJMD.  “Kan tidak mungkin kemarin refocusing anggaran untuk proyek tertentu.  Ada yang kami potong dan stop. Tentu ini akan memengaruhi target indikator kinerja,” jelas mantan kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIJ itu.

Revisi RPJMD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Setelah revisi akan dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. “Tapi kami mengubah target kinerja tadi untuk indikator kinerja utama sampai 2022. Karena dampak Covid tidak hanya sampai 2020. Tetapi juga kemampuan di 2021 dan 2022,” jelasnya.

Pembahasan RPJMD dilakukan oleh Bappeda DIJ bersama tenaga ahli. Hasilnya akan dipaparkan kepada tim anggaran. “Kami cermati kembali dengan angka-angka yang proyeksinya lebih rasional,” ucapnya.

Revisi RPJMD berfokus pada tiga indikator utama yang belum tercapai pada 2019. Dari delapan sasaran dan 14 indikator, pembahasan akan berfokus pada indeks pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan atau rasio gini. “Jadi dari dana yang ada bagaimana konsentrasi ke sana,” jelasnya.

Adapun orientasi pemanfaatan anggaran pada 2020 dan 2021 adalah pada sektor kesehatan, jaminan sosial, dan pemulihan ekonomi. Pihaknya masih memberlakukan angka-angka prediksi. Sebab belum ada yang mengetahui kapan wabah Covid-19 berakhir.

Budi mengatakan, perubahan RPJMD tak akan memengaruhi keberlangsungan proyek strategis di daerah. Sehingga sektor rill dapat segera bergerak. “Proyek aeropolis misalnya tetap jalan. Kami tidak khawatir itu untuk investasi. Walaupun mungkin ada beberapa (investor) yang mundur tapi yang lainnya masih bisa kami tawarkan,” katanya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, wabah korona membuat pemprov harus melakukan recofusing atau realokasi anggaran. Besaran realokasi diprediksi hingga mencapai Rp 300 miliar. Hingga masa tanggap darurat berakhir pada akhir Juni mendatang. Sejauh ini pemprov telah memanfaatkan dana sebesar Rp 265 miliar untuk menanggulangi dampak Covid-19. (tor/din)

Jogja Raya