RADAR JOGJA – Sebanyak 144 kepala desa di Kabupaten Gunungkidul kembali dilantik dan dikukuhkan sebagai lurah. Pelantikan menyusul perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan yang awal pelaksanaannya telah diinisiasi Kabupaten Kulonprogo pada awal tahun ini.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menjelaskan, proses pelantikan ini sejalan dengan amanat UU No.13/2012 tentang  Keistimewaan DIJ. “Ini menjadi landasan legal formal perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan yang harus diikuti dengan pelantikan ulang kepala desa menjadi lurah oleh bupati Gunungkidul,”  katanya, saat memberikan sambutan saat proses pelantikan di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (11/6).

HB X menjelaskan, sebutan lurah melekat pada sosok Ki Lurah Semar dalam jagat pewayangan. Dikatakan, sebagai abdi, Semar punya keberanian untuk mengkritisi atasannya. Semar juga identik dengan pemimpin rakyat kecil. “Jadi bagaimana dia (lurah) agar bisa berperan dengan baik. Bukan sekadar diperintah, tapi juga mengkritisi kebijakan yang tidak memihak rakyatnya,” tandasnya.

Gubernur juga berpesan agar para lurah dapat menjaga keberadaan tanah desa maupun tanah Keraton yang ada di desa masing-masing, sehingga bisa menjadi Semar yang bisa memomong rakyatnya. “Jangan jadi Semar tapi samar-samar. Kepentingannya banyak, tapi hanya untuk kepentingannya sendiri,” katanya.

Ketua Forum Solidaritas Kepala Desa Gunungkidul Heri Yulianto mengatakan, pasca pelantikan seluruh lurah di Gunungkidul sepakat untuk melaksanakan imbauan gubernur maupun bupati Gunungkidul untuk menggalakkan upaya pencegahan guna memutus rantai penularan Covid-19.

“Pada Maret hingga Mei kami di beberapa desa tetap memberlakukan upaya tindakan proteksi dini. Dengan melakukan identifikasi warga yang pernah ke wilayah lain. Warga dari wilayah yang melakukan PSBB kami terapkan isolasi 14 hari,” tandas Lurah Nglara, Saptosari, ini.

Penerapan isolasi mandiri dilakukan dengan sejumlah cara. Salah satunya memasang leaflet atau banner untuk memberikan penanda kediaman yang terdapat orang dalam pemantauan (ODP). “Ini dilakukan setelah Mei. Dilakukan pemerintah desa,”  katanya. (tor/laz)

Jogja Raya