RADAR JOGJA – Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menyongsong kondisi new normal terus dimatangkan. Setelah dipresentasikan kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X Selasa (9/6), draft SOP masih perlu direvisi. Proses uji publik juga akan dilaksanakan sebelum SOP ditetapkan sebagai produk hukum.

Sekretaris Propinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, sebelum SOP disahkan menjadi peraturan gubernur (pergub), perlu melalui proses uji publik. Dilakukan dengan melibatkan asosiasi lintas sektor dan pemerintah kabupaten maupun kota. “Supaya ketika sudah jadi produk hukum tiduk perlu ada revisi lagi,” tandas Aji di Kompleks Kepatihan.

SOP ini disusun seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Di dalamnya terdapat banyak lampiran yang mengatur kehidupan di berbagai sektor. Misalnya aparatur sipil negara (ASN), kegiatan perkantoran di lingkungan Pemprov DIJ, hingga sektor pelayanan publik.

Aji menjelaskan, SOP tersebut dapat digolongkan sebagai panduan. Sehingga stakeholder atau pemangku kepentingan dapat melakukan modifikasi SOP secara lebih detail. “Ini bentuknya panduan jadi untuk menjadi panduan dasar ketika membuat SOP. Misalnya untuk pasar kan wewenangnya kabupaten kota, kalau mau membuat SOP dasarnya dari sini. Kalau mau dikembangkan lebih detail ya silahkan saja,” kata Aji.

Dia melanjutkan, Pemprov DIJ tak terburu-buru memberlakukan kondisi new normal. Sebab, persiapan perlu dilakukan secara matang untuk mencegah penularan Covid-19 gelombang kedua. Tentang new normal itu masih dalam bentuk wacana. Belum diputuskan sampai ke situ. “Kalau mau beraktivitas di bidang ekonomi silahkan, tapi harus mematuhi protokol kesehatan yang ada,” jelasnya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti menambahkan, draft SOP new normal mengatur kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Meliputi pariwisata, transportasi publik, maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Contohnya pemenuhan sarana dan prasarana pemenuhan fasilitas wastafel, disinfektan lingkungan, dan di pintu masuk ada pengaturan suhu. Nanti di pariwisata (aturan) akan lebih detail,” katanya.

Di sektor perhotalan misalnya. Aturan bisa berbeda berdasarkan jenjang hotel. Misalnya dari hotel melati hingga hotel berbintang. Lebih jauh, saat kondisi new normal, penggunaan cashless atau sistem pembayaran digital juga akan digalakkan. “Untuk UMKM nanti ada pembinaan hingga pendampingan koperasi. Ini dikonsultasikan dulu dengan asosiasi, kabupaten kota. Karena dampaknya besar mereka harus sediakan fasilitas itu,” katanya.

Ketua DPRD DIJ Nuryadi mendesak Pemprov DIJ untuk segera menyelesaikan SOP new normal agar bisa dipedomani seluruh pemangku kepentingan di DIJ. Hal ini disampaikan untuk merespons euforia warga DIJ pada akhir pekan lalu. Di mana kawasan Malioboro, Tugu, dan Titik Nol dipenuhi ribuan pesepeda yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.

“Kami melihat video di medsos mengenai aktifitas warga DIJ dalam menyambut new normal di sejumlah titik di tempat-tempat umum seperti di Titik Nol, Tugu, dan Malioboro yang terkesan kebablasan karena seolah menganggap virus korona sudah tidak ada” ujar Nuryadi.

Karena DIJ masih dalam masa tanggap darurat hingga akhir Juni  mendatang, warga DIJ diharapkan sadar dan tertib menjalankan protap kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Oleh karena itulah dia mendesak eksekutif untuk segera menyelesaikan SOP new normal sebagai panduan.”Selain itu yang dibutuhkan berikutnya adalah sosialisasi, edukasi dan contoh dari para pemimpin sangat dibutuhkan rakyat,” tuturnya. (tor/din)

Jogja Raya