RADAR JOGJA – Pembangunan pagar mengelilingi pelataran Alun-Alun Utara bertujuan untuk mengembalikan wujud kawasan itu seperti kondisi awal. Selain itu, pembangunan diharapkan dapat menambah tanda keistimewaan DIJ.

Raja Keraton Jogja yang juga Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menjelaskan, sejak dahulu kawasan Alun-Alun memang dikelilingi pagar. Bahkan pemagaran juga dilakukan di kawasan Rotowijayan, Yudonegaran, dan sekitar Kantor Pos Besar di kawasan Nol Kilometer.

“Tujuannya agar kembali ke yang dulu. Awal dulu Alun-Alun dipageri. Hanya karena berganti jumeneng (bertakhta) dan zaman, mungkin jadi seperti sekarang (tidak ada pagar),” jelas HB X saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DIJ, Senin (8/6).

Saat disinggung apakah warga boleh memasuki pelataran ketika pagar selesai dibangun, HB X menjelaskan masyarakat masih bisa berkunjung ke Alun-Alun Utara. “Kan tetap ada pintu. Untuk acara garebeg dan sebagainya kan bisa masuk,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan, pembangunan pagar bertujuan untuk mengembalikan keberadaan Alun-Alun seperti sediakala. Juga menambah penanda keistimewaan Jogjakarta.

Pihaknya menargetkan pembangunan pagar bisa selesai Juli mendatang. Proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp. 2,3 miliar dan dianggarkan dari Dana Keistimewaan DIJ.

Aris menjelaskan, wujud fisik pagar Alun-Alun Utara akan dibuat menyerupai pagar yang ada di Pagelaran Keraton. Dasar pembuatannya berdasarakan buku berjudul Serat Tuntunan Padalangan yang ditulis M.Ng. Nojowirongko a.l Atmo Tjendono pada 1948. “Ada di Jejanturan Pewayangan dari buku tahun 1948. Isinya menunjukkan bahwa di sekitar Alun-Alun ada pagar pajak suci,” ungkapnya.

Dalam Janturan Pewayangan disebutkan, Alun-Alun Utara Jogjakarta dipasangi Pagar Pajak Sutji. Adapun bunyi kalimatnya yakni ing pagelaran andher para bupati kliwon wedana penewu mantri, beg amber ambalabar dumugi sakjawining taratag kaya ndoyong-ndoyongna pacak sujining alun-alun kadheseg wadya ingkang samya nangkil. “Pagar yang dibangun berbahan besi dengan motif pacak suji. Disamakan dengan warna pagar pacak suji pagelaran (warna hijau pareanom),” tandasnya.

Walaupun dibangun mengitari Alun-Alun, masyarakat tetap dapat beraktivitas di kawasan itu. Aris menjelaskan, nantinya ada tiga pintu masuk untuk memasuki kawasan.  “Tetap ada pintunya. Kalau ada kegiatan yang memang koordinasi dengan pihak keraton, tidak masalah,” katanya.

Sementara itu, putri Sultan HB X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi menambahkan, penataan Alun-Alun Utara akan dikembalikan seperti semula. Yakni, penataan disamakan seperti pada masa Sultan HB I.

“Itu demi menjadikan DIJ menjadi city of filosofi. Selain itu, agar mendapatkan pengakuan dari UNESCO untuk menjadi bagian dari warisan budaya dunia,” tutur GKR Mangkubumi saat ditemui Senin (8/6).

Dikatakan, ia dan adik-adiknya memiliki tugas menata kawasan rumah halaman keraton, sejak tiga sampai empat tahun terakhir. Beberapa bulan terakhir juga telah memagari Pojok B(Jokteng). “Kini pagar di Jokteng kembali berdiri karena itu termasuk pagar halaman rumah kami yang terluar. Fisik sudah mulai nampak, mudah-mudahan di Juli sudah selesai berbarengan dengan pagar di Alun-Alun ini,” ujarnya.

Kini penataan itu berlanjut dengan memagari Alun-Alun Utara dan juga kembali mengubah permukaan dengan pasir. Nantinya juga akan dipasangi tetenger atau penanda, tepatnya di belakang PDHI dan di depan TK Pangudi Luhur. “Itu untuk menandai bahwa dulu Alun-Alun sebesar itu,” tandasnya.

Soal pagar ini, GKR Mangkubumi mengatakan telah membaca referensi dan melakukan riset ke Solo, ke Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. Juga Pura Pakualaman yang telah dipagari sejak lama.

“Ini semua sudah kami lakukan dengan beberapa dasar. Tetapi ada latar belakang yakni membuat kawasan Alun-Alun seperti saat eyang sinuwun pertama membuka keraton,”  tuturnya.

Pagar itu bukan untuk menangkal ancaman, tetapi untuk membersihkan area rumah. Supaya orang tidak keluar masuk seenaknya. Batas mana saja yang boleh dan tidak boleh. Ditambah, mereka tidak merasa yang memiliki keraton tapi mempunyai kewajiban untuk menjaga, melestarikan, merawat, dan sebaginya. “Supaya nantinya tidak kepaten atau kelangan obor. Supaya generasi ke depan tidak lupa,” tambahnya.

Yang jelas, Alun-Alun hanya digunakan untuk hajat dalem. Misalnya sekaten masih dilaksanakan karena bagian hajat dalem. “Jadi hajat dalem yang dilakukan di Pagelaran dengan melewati Alun-Alun dan menggunakan Masjid Gedhe tidak boleh diubah. Karena semua mengandung filosofi,”  paparnya.

Sekretaris Forum Komunikasi Komunitas Alun-Alun Utara (FKKAU) Kota Jogja Krisnadi mengaku sedih dengan adanya pemagaran Alun-Alun Utara. Dia khawatir aspirasi masyarakat tidak bisa tersampaikan dengan adanya pagar itu. “Sebenarnya bukan melulu soal hak keraton, tetapi juga berkaitan dengan hak kawulo. Ya, saya berharap ke depan akan ada komunikasi yang lebih baik lagi,” harapnya. (tor/cr1/laz)

Jogja Raya