RADAR JOGJA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DIJ tidak melakukan pelarangan pembukaan tempat ibadah. Namun sejumlah syarat harus dipenuhi, termasuk menerapkan protokol tetap (protap) kesehatan secara ketat.

Kepala Kanwil Kemenag DIJ Edhi Gunawan menjelaskan, difungsikannya kembali tempat ibadah akan dimulai hari ini. Namun hanya untuk tempat ibadah yang melaksanakan protap kesehatan serta mendapat surat rekomendasi Gugus Tugas. Keputusan itu akan diselenggarakan bertahap untuk mendukung kondisi new normal.

“DIJ sudah mempertimbangkan keputusan gubernur berkaitan perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19. Tentunya kami ambil kebijakan bersama-sama, kami cermati aturan yang ada. Tujuan kami  sebenarnya perlindungan kepada masyarakat,” jelas Edhi Kamis (4/6).

Tempat ibadah yang dibuka harus memiliki surat rekomendasi dari Gugus Tugas penanganan Covid-19 di DIJ. “Dilakukan secara berjenjang berdasarkan level dari tempat ibadah itu sendiri. Misalnya masjid di kampung-kampung cukup kecamtan,” tandasnya.

Lokasi tempat ibadah juga menjadi pertimbangan. Terlebih jika terjadi tingkat penularan yang tinggi di suatu daerah. Akan mempengaruhi pemberian surat rekomendasi. “Jadi harus ada rekomendasi dari pejabat yang berwenang,” tambahnya.

Kemenag terus melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat untuk mencegah adanya penularan Covid-19 di tempat ibadah. “Kami tahu umat sangat merindukan untuk kembali memanfaatkan tempat ibadah,” ucapnya.

Sejauh ini ada beberapa tempat ibadah yang melaksanakan kegiatan keagamaan. Namun persentasinya sangat kecil. Dia mencontohkan, saat Hari Raya Idul Fitri ada 300-an masjid yang menggelar salat Id.

Berdasarkan data Kemenag, di DIJ terdapat sekitar 6.500 masjid serta 300-an gereja Kristen. “Gereja Katolik lebih sedikit lagi,”  tuturnya.

Sebelumnya, Kemenag telah menginstruksikan umat beragama untuk menggelar ibadah di rumah. “Karena sudah ada kebijakan untuk melaksanakan new normal tentunya seluruh peribadatan sudah mengkondisikan tempat ibadah dengan penerapan protap,” katanya.

Contoh protap kesehatan di tempat ibadah adalah penyemprotan disinfektan rutin, jamaah wajib membawa sajadah sendiri, menggulung karpet, dan melaksanakan tes suhu tubuh bagi jamaah yang hendak masuki tempat ibadah. “Juga yang sakit tidak boleh mengikuti ibadah,” tuturnya.

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIJ Prof Muhammad mengatakan, kendati DMI Pusat telah mengeluarkan surat edaran terkait pembukaan masjid, untuk pelaksanaan di DIJ masih menunggu kepastian dari Gubernur Hamengku Buwono X. Dia menegaskan, DMI DIJ belum mengeluarkan surat edaran terkait pembukaan aktivitas masjid.

“Kalau di Jogjakarta masih menunggu keputusan pemprov. Karena kan Ngarso Dalem ngendika (bilang) jangan gegabah,” jelasnya.

Saat ini hanya sekitar lima persen dari 7.000-an masjid di DIJ yang menyelenggarakan ibadah salat Jumat. Seluruhnya wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. “Kami membikin surat edaran, kalau (masjid) bisa memenuhi protokol kesehatan, tidak masalah. Keputusan kami begitu,” tambahnya.

Harus Bisa Jadi Contoh

Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19. Saat ini Gugus Tugas Kabupaten Gunungkidul sedang melakukan pembahasan berkaitan dengan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul Arif Gunadi mengatakan, belum lama ini muncul Surat Edaran (SE) Kementrian Agama (Kemenag) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. “Penyelenggaraan kegiatan keagamaan kami berpegang SE itu. Bagi umat Islam bisa menggunakan masjid untuk salat Jumat jika tidak dalam zona merah,” kata Arif Gunadi kemarin (4/6).

Meski kegiatan beribadah diperlonggar, protokol kesehatan wajib dipatuhi. Selain itu dibukanya kembali kegiatan keagamaan di rumah ibadah juga harus mengantongi rekomendasi pihak terkait. “Misalnya Masjid Agung di Kabupaten Gunungkidul yang memberikan rekomendasi dibuka oleh bupati,” ujarnya.

Jika dalam perkembangan muncul kasus penularan virus korona di tengah jamaah dan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan, maka surat keterangan dibukanya kembali rumah ibadah akan dicabut. “Pemantau bagi pengelola tempat ibadah harus mengawasi ketat jamaahnya. Jika ada yang berasal dari luar, diperiksa menggunakan alat pengukur suhu. Sediakan tempat cuci tangan, menggunakan masker, dan tetap jaga jarak,” tegasnya.

Selain itu Arif juga mengingatkan penerapan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi, minimal jarak satu meter. Selain itu ada pengaturan jumlah jamaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

Sementara Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-10 Kabupaten Gunungkidul Dewi Irawati mengatakan,  rekomendasi terkait dibukanya kembali kegiatan keagamaan di rumah ibadah belum turun. “Baru akan dirapatkan dengan Kemenag, MUI dan lain-lain. Semoga tidak lama rekomendasi turun,” katanya. (tor/gun/laz)

Jogja Raya