RADAR JOGJA – Pemerintah Provinsi DIJ terus membuka komunikasi dengan sejumlah asosiasi pelaku usaha. Kaitannya wacana penerapan skema the new normal. Termasuk menjaring kajian standar operasional prosedur (SOP) dan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X meminta seluruh pelaku usaha peduli. ”Yang saya tekankan itu bagaimana mengatur protokol kesehatan. Ini penting, tidak untuk tamu tapi juga karyawan,” jelasnya ditemui di Komplek Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (2/6).

Jogjakarta, lanjutnya, siap menerapkan skema the new normal. Walau begitu, dia berpesan agar tidak terburu-buru. Terlebih jika para pelaku usaha maupun masyarakat belum sadar akan pentingnya SOP dan protokol kesehatan Covid-19.

”Untuk new normal itu kan rate persentase tingkat kesembuhannya 50 persen. Sementara Jogjakarta ini sudah 70 persen. Tapi saya kira tidak cukup ini saja, jangan terburu-buru juga,” katanya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, tidak ada kebijakan penutupan tempat usaha. Terutama selama pandemi Covid-19. Sehingga para pelaku usaha tetap bisa beraktivitas secara normal. Hanya, atas pertimbangan kesehatan dan ekonomi, memilih untuk tutup.

Pemprov DIJ, lanjutnya, mempersilakan sektor bisnis untuk operasional normal. Tentunya dengan catatan penerapan SOP dan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Tak hanya kepada konsumen tapi juga sumber daya manusia sisi internal setiap unit usaha.

”Terkait SOP dan protokol ini harus jelas. Pemerintah juga harus tahu detailnya. Agar bisa meyakinkan calon konsumen atau wisatawan,” ujarnya.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ indeks penularan atau R0 di Jogjakarta telah dibawah satu. Artinya untuk satu pasien positif berpotensi menularkan penyakitnya dibawah satu orang, sehingga angka tidak terinfeksi cenderung tinggi.

Catatan epidemiologi ini menunjukkan kasus Covid-19 di Jogjakarta cenderung landai. Bahkan R0 dibawah satu telah dihitung selama dua pekan terakhir. Dalam kajian, Jogjakarta telah memenuhi syarat penerapan skema The New Normal.

”Sebenarnya sudah memenuhi syarat new normal. Tapi tidak bisa langsung jadi acuan,” katanya.

Pertimbangan juga berlaku kepada sektor ekonomi dan wisata. Pemprov DIJ tak ingin gegabah dalam menentukan arah kebijakan. Terutama kewaspadaan atas potensi munculnya gelombang kedua dari pandemi Covid-19. (dwi/ila)

Jogja Raya