RADAR JOGJA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja masih membuka peluang wajib pajak (WP) yang keberatan dengan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB). Karena pandemi korona, pendapatan dari PBB diperkirakan tak maksimal.

Kepala BPKAD Kota Jogja Wasesa mengatakan, sampai akhir Mei ini dari total 95.237 (WP) ada 4.800 pemohon yang mengajukan keringanan pembayaran. Sebanyak 3.500 pemohon yang sudah selesai diproses dan dikirimkan kembali ke wajib pajak melalui pos. “Sebagian besar kami ringankan terutama yang kenaikannya cukup besar dengan besaran beda-beda,” katanya, Minggu (31/5).

Wasesa menjelaskan permohonan pengajuan keringanan masih dilayani hingga Juni. Bagi masyarakat yang menginginkan keringanan pembayaran PBB diharapkan segera melakukan pengajuan keringanan sebelum batas waktu. “Kesempatan ini (permohonan keringanan) sampai bulan Juni,” ujarnya.

Pada tahun ini Pemkot Jogja melakukan penyesuaian besaran PBB  untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarannya pun bervariasi, dari minimal Rp 10 ribu hingga ada yang 400 persen.

Wasesa menambahkan, dengan pandemi korona ini, pihaknya memahami kondisi keuangan para wajib pajak. Karena itu, pembayaran tetap diarahkan pada September yang menjadi batas akhir. Biasanya di bulan Mei, para wajib pajak terutama dengan nominal besar didorong dan diajak taat membayar pajak agar melakukan pembayaran untuk perputaran ekonomi. “Jadi saya nggak ngejar-ngejar pada Mei karena kami memahami semua terdampak. Mungkin masih dipakai untuk prioritas lain dulu,” tambahnya.

Menurut dia, grafik pendapatan PBB dari Januari sampai April masih stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Mei menjadi bulan kenaikan, namun karena tidak ada panutan pajak sehingga landai. “Nanti September kami prediksi naik lagi kemungkinan karena batas akhir,” ucapnya.

Besaran pendapatan PBB dari bulan Januari sampai pertengahan Mei sekitar Rp 11 miliar. Target pendapatan PBB sampai September pun diturunkan 12 persen dari target murni Rp 90 miliar. Ini karena dampak dari pandemi korona. “Padahal ini menjadi tumpuan PAD kita salah satunya PBB dari hotel dan restoran,” imbuhnya. (wia/pra) 

Jogja Raya