Disnakertrans Banjir Komplain, KSPSI Tuding Terlalu Ribet

 

RADAR JOGJA – Kartu Prakerja masih menyisakan masalah. Kali ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul menerima kompalin dari pemegang Kartu Prakerja yang saldo bulanannya kosong. “Aku ambil gelombang ketiga, tapi ada masalah di aplikasinya,” ungkap Aris Subagyo, pekerja salah satu pabrik kulit di Bantul Minggu (31/5).

Padahal, lanjut Arisa, temannya yang memilih transaksi melalui bank telah mendapatkan dana bantuan sejak 19 Mei. Ia pun melakukan aduan ke Disnakertrans Bantul, karena syarat berupa kepemilikan sertifikat sudah dipenuhinya. “Katanya punyaku nggak hangus, cuma disuruh benerin aplikasi dulu. Ya, yang biasanya kalau upgrade lama,”  ujarnya.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bantul Ponijan menyebut kartu Prakerja terlalu ribet. Dalam pengurusannya membutuhkan waktu lama. Selain itu harus tersedia kuota dan jaringan yang bagus. “Milenial nggak kesulitan, berbeda bagi pekerja di usia mendekati purna,” ketusnya.

Waktu klaim pencairan dana kartu Prakerja hanya satu hari. Hal ini disebutnya sangat singkat. Akibatnya, banyak pemegang kartu Prakerja yang dananya hangus. Kendati telah melakukan pelaporan, Ponijan tetap mengaku rekan-rekannya terbentur aturan. “Disnakertrans juga sebatas pelaksana di daerah,” jelasnya.

Sementara itu warga Bangunharjo, Sewon, Bantul, Anggraena mengaku ingin mendaftar kartu Prakerja gelombang keempat. Namun fasilitas kantornya terbatas, sehingga tidak semua pekerja terfasilitasi. “Aku mau daftar sendiri, tapi ndak ngerti,” sebutnya.

Anggraena belum ke Disnakertrans Bantul. Sampai 30 Juni dia dirumahkan oleh pabrik sarung tangan tempatnya bekerja. “Kayaknya mau jualan online dulu,” ujarnya.

Terpisah, Kasi Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Bantul Anursina Karti membenarkan dinasnya banyak menerima komplain. Pemegang kartu Prakerja banyak yang mengaku belum mendapatkan pencairan dana. “Gelombang keempat belum ada informasi kapan akan dibuka. Kami masih menyelesaikan banyak komplain,” ungkapnya.

Dikatakan, mayoritas pemegang kartu Prakerja gelombang tiga yang melakukan komplain. Namun Anursina menjelaskan, kewenangan berada pada pemerintah pusat. “Mereka komplain, kok saldonya masih nol. Kami cuma bilang agar menunggu sampai sore,” katanya.

Disnakertrans pun telah melakukan aduan ke provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian. “Ini juga menjadi kendala. Sekarang yang mengurus kartu Prakerja bukan lagi Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkap Anursina. (cr2/laz)

Jogja Raya