RADAR JOGJA– Program Kartu Prakerja yang menyasar pekerja atau buruh terdampak Covid-19 dinilai belum mampu menjawab permasalahan ketenagakerjaan. Sebab yang menjadi kebutuhan pekerja bukanlah pelatihan, melainkan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonsia (MPBI) DIJ Irsad Ade Irawan menjelaskan, Kartu Prakerja tidak akan menghentikan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun mengurangi jumlah buruh yang dirumahkan. Selain itu, pelatihan online dalam Kartu Prakerja berorientasi untuk meningkatkan skill korban PHK.

Denbgan demikian dinilai pelatihan daring itu tidak sesuai bila diterapkan saat masa tanggap darurat bencana. “Pelatihan untuk meningkatkan skill cocok dilakukan dalam kondisi normal,” jelas Irsad sebelum beraudensi dengan pimpinan DPRD DIJ, Rabu (30/4).

Ia menambahkan, sedikitnya 3.000 anggota buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DIJ terancam di-PHK dan sebagian telah dirumahkan. Pemprov dituntut mencari solusi konkret terkait permasalahan ini. “Karena tanggung jawab negara adalah melindungi buruh. Pemerintah gagal melindungi buruh di masa wabah ini,” tandasnya.

Pihaknya mendesak pemprov segera  membuat skema insensif ekonomi kepada pekerja yang di-PHK dan dirumahkan dalam bentuk subsidi atau bantuan langsung tunai sebesar upah minimum DIJ 2020. “Berlaku selama masa tanggap darurat bencana nasional pandemi Covid-19 ini berlangsung,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan, serikat buruh juga menghawatirkan wacana yang digulirkan Menteri Tenaga Kerja yang memberikan opsi bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) dapat dicicil. “Ketua Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga membuat klaim bahwa pengusaha tidak menjamin dapat membayar penuh gaji dan THR kepada para pekerja,” terangnya.

Menurutnya, THR untuk kalangan pekerja harus dibayar penuh oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemprov didesak agar tak memberikan opsi supaya perusahaan dapat berlindung dengan tidak membayarkan THR. “Gubernur perlu mengeluarkan SK (surat keputusan) yang mewajibkan pengusaha membayarkan THR. Tidak boleh dicicil dan dikurangi,” katanya.

Tuntutan lain adalah pemprov harus segera mendirikan Posko THR 2020 yang berfungsi untuk melindungi hak THR buruh, menjamin dibayarkannya THR sesuai ketentuan yang berlaku, dan memberikan bantuan hukum apabila terjadi pelanggaran pembayaran THR. “Pemprov harus siap menanggung dampak terhadap pekerja yang di-PHK dan dirumahkan,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana memberikan dukungan kepada tuntutan para buruh. Di antaranya terkait kewajiban perusahaan untuk membayar THR. Perusahaan selayaknya berusaha keras untuk memenuhi kewajiban buruh.

“Tapi saya mendorong agar pejabat negara dan PNS tidak menerima THR. Karena kemampuan keuangan daerah sangat minim. Pajak hotel dan restoran semua off. Dana pusat juga tidak ada transfer,” katanya. Sehingga anggaran THR kalangan pejabat bisa dialihkan untuk membiayai program jaminan hidup masyarakat terdampak korona.

Huda lantas mengimbau kepada pemerintah desa agar dapat lebih akomodatif saat melakukan pendataan warga terdampak Covid-19 di daerahnya. Sebab, sejauh ini belum ada program bantuan khusus yang menyasar para buruh. Padahal pekerja menjadi salah satu pihak yang paling terdampak akibat wabah ini. “Buruh yang terdampak bisa didaftarkan dalam program jaminan hidup,” tuturnya. (tor/laz)

Jogja Raya