RADAR JOGJA РGubernur DIJ Hamengku Buwono  (HB) X meminta warga mematuhi aturan baku pemerintah pusat terkait larangan mudik selama pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan ini tentu juga berlaku untuk wilayah Jogjakarta. Berupa pengetatan protokol kesehatan di tiga pintu masuk perbatasan Jogjakarta dan Jawa Tengah.

Terkait larangan mudik dari Presiden Joko Widodo, HB X berharap mampu menjadi aturan tegas bagi pendatang. Terlebih tujuan utama adalah meminimalisir persebaran Covid-19. Khususnya untuk membatasi diri mobilisasi dari wilayah episentrum Covid-19.

“Larangan mudik (dari Presiden), kami memperkuat di jalan dengan larangan itu kami gunakan untuk (pendatang episentrum Covid-19) tidak masuk ke Jogjakarta,” jelasnya ditemui di Grha Wana Bakti Yasa, Jumat (24/4).

Aturan ini sejatinya melarang aksi mudik dari sejumlah wilayah episentrum Covid-19. Terutama bagi daerah yang dinyatakan zona merah maupun yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jogjakarta sendiri hingga saat ini belum berstatus PSBB maupun dinyatakan sebagai zona merah.

HB X menjabarkan wilayah zona merah. Tak hanya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Adapula daerah wilayah timur, Surabaya Raya dan Sidoarjo. Sementara untuk wilayah barat meliputi wilayah Bandung Raya.

“Dari zona merah sebetulnya tidak boleh meninggalkan. Pengertian zona merah tidak hanya Jabodetabek. Surabaya, Sidoarjo, Gresik juga ajukan PSBB, Bandung raya juga demikian jadi tidak hanya Jakarta,” katanya.

Pemprov DIJ memiliki skema bagi pendatang yang masuk wilayah Jogjakarta. Otomatis berstatus orang dalam pemantauan (ODP) apabila berasal dari daerah episentrum Covid-19. Untuk selanjutnya menjalani isolasi selama dua Minggu.

Pendatang yang akan ke Jogjakarta juga wajib melengkapi diri dengan surat sehat. Selain itu menerapkan protokol kesehatan dalam kendaraan yang ditumpangi. Apabila tak sesuai aturan, dengan terpaksa pendatang diminta putar arah.

“Kalau harus diterima dia ODP, isolasi mandiri dua minggu. Tapi kalau tidak bisa memberikan surat sehat ya harus kembali (putar arah). Prinsip pandemik Corona, bukannya paling murah tinggal di rumah tidak perlu mengeluarkan uang, tapi sepertinya itu kok sudah,” ujarnya.

Kekhawatiran Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah perpindahan virus pasca aksi mudik. Terlebih beberapa wilayah telah dinyatakan sebagai zona merah. Bahkan ada yang mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat.

HB X juga meminta warga Jogjakarta mengurangi aktivitas luar ruang. Apabila tidak mendesak pilihan terbaik tetap tinggal di rumah. Tujuannya untuk menjaga kesehatan diri di tengah masa pandemik Covid-19.

“Kalau mereka pendatang mudik 2 atau 3 minggu lalu, perkiraan saya negatif. Kalau yang sekarang mungkin ruang untuk (zona) merah lebih besar. Saya minta di jalan juga dibersihkan (dari kegiatan) karena kondisi juga belum bagus. Jangan sampai kondisi beberapa hari ini turun lalu naik lagi. Bukan sekadar ODP tapi positif kan jadi masalah baru lagi,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan DIJ Tavip Agus Rayanto merespon adanya larangan mudik. Diawali dengan memperketat penjagaan di tiga pintu masuk Jogjakarta. Perbatasan Tempel Magelang, Prambanan Klaten dan Congot Purworejo. Perbatasan tersebut dijaga 24 jam dalam tiga shift penjagaan.

Terkait skema pemeriksaan berlangsung baku. Terutama kendaraan yang berasal dari daerah episentrum Covid-19. Tavip juga membantah adanya isu penutupan pintu masuk arah Jogjakarta.

“Tidak ada penutupan pintu masuk Jogjakarta. Karena kendaraan angkutan barang atau logistik itu dipastikan harus bisa tetap jalan. Jadi kami memperketat protap pemeriksaan di perbatasan,” ujarnya.
Jogjakarta, lanjutnya, menerapkan pendekatan persuasif. Dengan memperketat protokol kesehatan bagi pendatang yang akan masuk Jogjakarta. Disatu sisi, Pemprov DIJ juga masih menunggu detail Keputusan Presiden (Keppres) atas pelarangan mudik.

“Kalau Keppresnya tidak mengamanatkan kepada daerah maka yang kami laksanakan adalah Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Misalnya mobil yang seat 5 itu hanya diisi 2. Kalau itu dilanggar ya kami hanya memberikan edukasi kepada mereka,” katanya. (dwi/ila)

Jogja Raya