RADAR JOGJA – Pemprov DIJ akan menyiapkan skema pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19. Namun prosesnya perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, pada prinsipnya Danais bisa dimanfaatkan untuk menangani pagebluk korona di DIJ. Namun hingga saat ini belum ada aturan khusus terkait pemanfaatan Danais untuk penanganan wabah.

“Belum ada aturan Danais itu bisa berubah, (misalnya) seperti APBD biasa jadi dana tak terduga. Harus ada perubahan redesain terhadap rencana Danais,” katanya Selasa (21/4).

Aji mengaku telah mengupayakan pemanfaatan Danais, yakni berkonsultasi dengan pemerintah. Namun dia belum bisa menyebut perkiraan besaran Danais yang bisa dimanfaatkan. “Tetap kami upayakan, tapi sekarang dari redesain APBD masih cukup untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.

Ada tiga prioritas utama dalam upaya realokasi anggaran Pemprov DIJ guna menangani Covid-19. Yakni kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah pusat mensyaratkan untuk realokasi anggaran lebih dari 50 persen dan sudah dilakukan oleh DIJ yang mengalokasikan hampir seluruh anggarannya untuk penanganan wabah ini.

Paniradyapati DIJ Beny Suharsono menjelaskan, pemanfaatan Danais untuk penaganan Covid-19 sangat memungkinkan. Karena sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait realokasi anggaran untuk menanggulangi dampak Covid-19. Namun penggunaan Danais harus melalui mekanisme yang jelas.

Danais adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa. Ketika Danais dialokasikan ke APBD, tidak ada lagi pengelompokan antara Danais dengan non Danais.

“Kami tidak bisa dikotomi antara Danais dan bukan Danais, karena Danais dan (dana) reguler menjadi satu kesatuan pada APBD. Seberapa besar yang bisa digunakan untuk menopang penanganan Covid-19 itu, dua-duanya bisa digunakan,” ungkap mantan Sekretaris DPRD DIJ itu.

Beny melanjutkan, Danais yang dicairkan ke DIJ masih pada termin pertama. Yakni sekitar 15 persen dari total anggaran yang diberikan pusat dengan total Rp 1,3 triliun. Adapun terkait keterserapan penggunaannya, telah mencapai di atas 80 persen. “Akan dilakukan verifikasi lanjutan untuk mendapatkan transfer pada termin kedua namun terganjal pandemi korona. Biasanya di pertengahan April bisa dicairkan termin kedua,” katanya. (tor/laz)

Jogja Raya