RADAR JOGJA – Kebijakan work at home (WFH),  sekolah daring (online) dan stay at home untuk memutus rantai penularan Covid-19, diakui banyak menimbulkan rasa jenuh. Hal ini juga berdampak meningkatnya angka kekerasan di rumah, khususnya terhadap anak-anak dan perempuan.

Di Kota Jogja misalnya. Pada bulan Maret lalu terjadi peningkatan cukup tajam  dibanding Februari  dalam hal kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindugan Anak (DPMPPA) Kota Jogja Edy Muhammad  menyebut, angkanya bisa naik dua kali lipat atau 100 persen.

Faktor dari beberapa data menunjukkan persentase tertinggi karena psikis akibat kekerasan verbal. “Ini jumlah korban yang meningkat, baik anak-anak maupun perempuan. Dari pendalamannya memang karena faktor ekonomi,” katanya Senin (13/4).

Edy menjelaskan, menurut data dari UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), data total keseluruhan dari bulan Januari terdapat 13 kasus. Kemudian Februari 10 kasus dan Maret meningkat 18 kasus.

Dari data itu, kekerasan terhadap perempuan untuk Januari ada 11 kasus dan dua kasus laki-laki. Februari ada 9 kasus perempuan dan 1 kasus laki-laki. Lalu Maret meningkat menjadi 14 kasus perempuan dan 4 kasus laki-laki.

Untuk kekerasan terhadap anak menunjukkan di bulan Januari ada 2 kasus, Februari 1 kasus, dan Maret 6 kasus. “Data kekerasan ini, bayangan kami semula mereka banyak di keluarga. Harapannya kekerasannya menurun. Tapi ternyata di bulan Maret malah meningkat,”  ungkapnya.

Meskipun, lanjut Edy, data itu banyak yang terjadi sebelum intensnya penanganan Covid-19. Di mana sebelum pertengahan Maret persentase kekerasan menunjukkan data terbanyak. Tetapi di luar prediksinya bahwa sampai akhir Maret justru datanya semakin meningkat. “Sekarang banyak yang panik dan mudah emosi,” ucapnya.

Oleh karena itu, DPMPPA telah mengaktifkan layanan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) yang memang dialokasikan untuk konsultasi masyarakat dengan para psikolog. Masyarakat bisa mengakses dan memanfaatkan manakala ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

“Konsep yang kami bangun kalau sifatnya konsultasi, misalnya sebelum terjadi kekerasan maka ada di layanan Puspaga itu psikolognya. Ada melayani konsultasi masalah keluarga, psikis, kejiwaan, dan lain-lain,” jelasnya.

Dikatakan, begitu terjadi kekerasan maka psikolognya akan melayani di UPT P2TP2A. Karena bisa mengarah pada pendampingan psikisnya atau justru penanganan klinis jika ada masalah kesehatan hingga sampai ke masalah hukum, karena keberlanjutan dari permasalahan yang menimpa. “Artinya masyarakat bisa mengakses dan memanfatakan untuk ikut berkonsultasi,” tambahnya.

DPMPPA juga akan kordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka menjalin sinergi dan membangun jejaring dengan psikolog yang ada di puskesmas. Agar menjadi satu kesatuan dalam berisinergi sebagai jejaring untuk memberikan pendampingan masyarakat yang akan melakukan konsultasi. “Selain masalah kejiwaan yang mungkin selama ini ditangani oleh sebagian puskesmas,” terangnya.

Selama ini hampir setiap hari jam kerja melayani konsultasi dengan layanan Puspaga di Gedung PKK Kompleks Balai Kota Timoho. Rata-rata psikolog melayani hingga pukul 14.00. “Levelnya sampai saat ini yang dirujuk itu kalau mengarah ke kekerasan. Tapi kalau Puspaga lebih ke arah pencegahannya,” tambahnya. (wia/laz)

Jogja Raya