RADAR JOGJA – Rapat kerja antara Komisi B DPRD DIJ dengan koordinator bidang perekonomian Gugus Tugas Covid 19 Pemda DIJ Singgih Raharjo yang berlangsung Senin (6/4) di gedung parlemen berjalan tidak mulus. Masih terjadi perbedaan pandangan serta kesepahaman antara pihak legislatif dan eksekutif.
Pihak Komisi B DPRD DIJ yang dipimpin Danang Wahyu Broto merasa terkejut ketika pihak gugus tugas telah berencana menganggarkan dana sebesar Rp 24 milliar dari APBD.
“Setiap anggaran yang dikeluarkan dari APBD harus melalui persetujuan dari DPRD, termasuk perubahan anggaran yang dilakukan di OPD yang ada, jadi tidak bisa langsung dilakukan,” ujar Wakil Ketua Komisi B Dwi Wahyu dalam rapat tersebut.
Di sisi lain, lanjut Dwi, banyak sekali masalah dampak ekonomi yang harus diatasi secepatnya oleh pemerintah DIJ dan gugus tugas perekonomian sebagai pelaksananya. Dia mencontohkan, hasil panen petani yang saat ini menumpuk, atau hasil tangkapan nelayan yang saat ini juga menumpuk.
“Sehingga seyogyanya Koordinator gugus tugas perekonomian sebaiknya diambil dari bidang ekonomi, dan bukan dari sektor kepariwisataan, sehingga data yang akan menjadi dasar penyelesaian menjadi sangat akurat,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Dwi juga menyarankan untuk menggunakan Dana Keistimewaan, sehingga kegiatan yang menggunakan APBD tetap dapat berjalan serta tidak terganggu.
“Dana Keistimewaan yang besarnya Rp 1,3 triliun sangat mungkin bisa digunakan, untuk mengatasi kebutuhan Gugus Tugas dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada, juga ada mekanismenya yang mengatur sehingga bisa dipergunakan dana tersebut,” tambahnya.
Sementara itu menurut Danang Wahyu Broto ketua Komisi B DPRD DIJ, perlu ada konsep tajam dan program yang aplikatif dalam penanganan ini.
“Sebaiknya Gugus Tugas Perekonomian membuat gagasan konsep atau rencana secara meyeluruh terlebih dahulu, dengan data-data yang baik, lalu kita diskusikan berbagai halnya termasuk anggaran yang diperlukan,” ungkapnya.
Singgih Raharjo selaku koordinator bidang perekonomian Gugus Tugas Covid-19 pun menyampaikan rencana program yang akan dilakukan. Sidang akan dijadwalkan ulang hingga Kamis guna memberi kesempatan Gugus Tugas perekonomian mepersiapkan skema penanganan menjadi lebih jelas.
“Kami menyampaikan rencana program yang akan dilakukan oleh masing masing OPD terkait penanganan bidang ekonomi Gugus Tugas Covid 19 Pemda DIJ, untuk lebih detailnya dapat ditanyakan kepada OPD yang bersangkutan,” jelas Singgih yang juga Kepala Dinas Pariwisata DIJ ini.
Anggota Komisi B Atmaji menambahkan, sisi perekonomian harus juga menjadi prioritas karena saat ini diperlukan pergerakan roda perekonomian di DIJ.
“Ini termasuk hal-hal yang penting untuk dicermati, banyaknya toko-toko yang tutup, juga merupakan isyarat yang harus dicermati oleh pemerintah, karena jika berlarut -arut akan menjadi persoalan yang besar dikemudian hari,” ujar politisi PAN ini. (sky/tif)
