RADAR JOGJA – Menyikapi kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSSB) yang sedang digodok pemerintah pusat, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X meminta agar jalur mudik ditentukan berdasarkan kesepakatan para kepala daerah. Tujuannya untuk mempermudah pemantauan para pemudik dan meminimalisasi risiko penularan korona.

HB X menjelaskan, kebijakan PSBB sama dengan istilah karantina wilayah. Menurutnya, para pemimpin daerah di Jawa tak keberatan atas pemberlakuan kebijakan itu. “Kebijakan akan diikuti provinsi lain. Tapi belum selesai,” ucap HB X setelah melakukan rapat telekonferensi dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Selasa (31/3).

Poin utama yang dibahas dalam rapat itu adalah pertimbangan untuk melarang atau membolehkan akitivitas mudik. “Sebetulnya tidak ada keputusan. Kita hanya mengusulkan harapan seperti apa,” tandasnya.

Namun apabila mudik tetap diperbolehkan, HB X berharap agar terdapat penentuan jalur perjalanan yang akan dilalui pemudik. Disesuaikan dengan kesepakatan tiap kepala daerah. Tujuannya agar pemudik dari zona merah atau wilayah yang terpapar korona, tak melakukan transit di zona hijau.

“Tapi karena ini dari wilayah merah (DKI Jakarta), kami mohon kalau pemudik mau ke timur kan mesti lewat Jawa Tengah. Saya minta rutenya ditentukan. Kalau memang dari Bekasi misalnya, ya udah lewat tol saja, lewat Brebes. Tidak boleh masuk Bandung terus lewat Cilacap,” jelasnya.

Dengan adanya pengaturan, maka potensi penularan di daerah lain akan terminimalisasi.  HB X mengkhawatirkan bila pemudik berhenti untuk beristirahat di sebuah wilayah yang tak terpantau, hal ini dapat memicu peningkatan potensi penularan. “Jadi yang zona hijau pun bisa jadi merah. Jadi kan butuh perhatian,” katanya. (tor/laz)

 

Jogja Raya