RADAR JOGJA – Pegawai kontrak atau tenaga bantu (naban) di lingkungan Pemkot Jogja hanya mendapat hak cuti melahirkan selama sebulan. Itu seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No 107/2019 tentang Pedoman Pengadaan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemkot Jogja. Pada pasal 14 ayat 1 huruf B menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutus kontrak sebelum masa kontrak selesai jika yang bersangkutan tidak masuk kerja selama satu bulan berturut-turut karena sakit atau melahirkan.

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 82 (1) menyebutkan, pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5  bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Bahkan dalam pasal 84 juga disebutkan mereka berhak mendapat upah penuh.

”Jelas Perwal itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan tidak manusiawi,” jelas Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra, Senin (6/1). Menurut dia, masalah hak cuti bagi pegawai kontrak tidak akan menghambat kinerja pemkot. Sebab pemkot memiliki jumlah pegawai kontrak yang tidak sedikit. Bahkan bisa mencapai ribuan. “Mereka seharusnya dilindungi,” tambahnya.

Dia juga menilai, Perwal yang baru diterbitkan 2019 lalu bersifat diskriminatif. Sebab dengan tidak adanya cuti melahirkan berimplikasi pada minimnya kesempatan melanjutkan kerja bagai pegawai perempuan. “Belum lagi terkait dengan kebutuhan bayi yang harus ditinggalkan,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Organisasi Pemkot Jogja Sarwanto mengatakan, walau tak diatur dalam Perwal, pegawai kontrak tetap bisa mendapat cuti selama masa melahirkan. Namun harus bergantung pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) masing-masing OPD. “Secara kemanusiaan tetap kami beri kesempatan untuk cuti,” jelasnya.

Pemutusan kontrak karena cuti satu bulan berturut-turut, kata dia, bisa disiasati dengan datang ke kantor sekali dalam sebulan. Dia menambahkan, Pasal 14 dalam Perwal diberlakukan bukan untuk memberi hak cuti, melainkan pertimbangan pengadaan pegawai kontrak menggunakan mekanisme belanja langsung. “Berangkatnya dari sisi penganggaran menggunakan barang dan jasa, seperti tenaga teknis lainnya,” tambahnya. Dia juga menjamin tidak akan ada pemutusan kontrak disebabkan cuti selama masa melahirkan. (tor/pra)

Jogja Raya