RADAR JOGJA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada jaksa di Kejaksaan Negeri Jogja, menampar institusi kejaksaan. Imbasnya tim pengawalan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) pun dibubarkan. Tapi Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ tetap akan melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek strategis di DIJ.

Pada 2020, sejumlah proyek strategis berada di Jogjakarta. Baik yang menggunakan APBD maupun APBN. Sejumlah proyek strategis besar seperti operasional penuh Bandara Internasional Yogyakarta (BIY), jalan tol Jogjakarta Jawa Tengah dan proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Adapun sebelum diberhentikaan,TP4D Kejati DIJ pada 2019 mendampingi 177 proyek dengan nilai mencapai Rp 3,627 triliun.

Kepala Kejati DIJ Masyhudi mengatakan, dengan  dihapusnya TP4D maka pengawalan pembangunan dikawal langsung secara institusi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kejati akan melakukan tugas pokok penyelidikan, pengamanan dan pendalaman. ”Meski sudah bukan wadah TP4D kami tetap memberi dukungan mengamankan dan memberik masykan atas apa yang harus dilakukan,” kata Mashyudi dalam penyampaian kinerja Kejati DIJ periode 2019 di Gedung Kejati DIJ Selasa (31/12).

Peran kejaksaan dalam proyek strategis nasional, jelasnya, memastikan bahwa hasil pengerjaan sesuai dengan waktu, tepat mutu dan bermanfaat.  Pelaksana proyek, nantinya bisa meminta pendapat dari kejaksaan untuk meminta masukan berkaitan dengan persoalan hukum dalam pelaksanaan.”Tujuannya supaya memberikan kepastian dan melakukan pekerjaan tidak ragu-ragu,” jelasnya.

Dijelaskan, sesuai arahan kejati harus berperan dalam menciptakan mekansme pengawasan yang ketat dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju wolayah bebas korupsi. Sehingga tercipta penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. ”Kami akan luncurkan layanan pengaduan khusus terkait pelaksanaan proyek,” katanya.

Selama 2019, Kejati DIJ telah menyelesaikan kasus pidana baik umum maupun khusus. Untuk pidana umum orang dan harta benda (oharda), selama 2019 diselesaikan 523 perkara. Narkoba yang masuk dan diselesaikan sebanyak 131 perkara. Untuk tindak pidana umum lain sebanyak 127 perkara.

Sedangkan untuk jumlah denda tilang di seluruh Kejari DIJ mencapai Rp 10,44 miliar lebih dan jumlah biaya perkara mencapai RP 166, 239 juta.

Dibagian pidana khusus terdapat enam penyelidikan perkara dan enam penyidikan perkara. Sedangkan penuntutan sebanyak 11 perkara. Sedangkan penuntutan ada 11 perkara. ”Yang inkrah 15 perkara,” jelasnya.

Sementara itu Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pemprov tetap akan bersinergi dengan berbagai instansi dalam pelaksaan proyek. Termasuk dengan kejaksaan. “Tujuannya agar proyek tetap berjalan pada tracknya. Jangan sampai dalam perjalannya terganjal kasus hukum,” jelasnya.

Apalagi, di DIJ tengah giat-giatnya menjadi salah satu kawasan pembangunan proyek strategis nasional. Sehingga, menjadi salah satu sasaran investor untuk menanamkan investasinya di DIJ. ”Kolaborasi ini sangat penting demi pembangunan yang bersih dan tidak melanggar hukum,” tuturnya. (bhn/pra)

Jogja Raya