RADAR JOGJA – Wacana pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan Malioboro menjadi full pedestrian pada 2021 membuat Perkumpulan Pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani (PPMAY) cemas. Sebab, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja i belum bisa mengatasi beragam masalah dalam pengembangan kawasan tersebut.

Ketua Umum PPMAY Sadana Mulyono menagih janji pemkot untuk menerapkan konsep ungkur-ungkuran (saling membelakangi) pada pedagang kaki lima (PKL). Nantinya semua PKL di sisi barat Malioboro akan dijadikan satu dan saling membelakangi. Satu pedagang mendapat sisi depan menghadap jalan. Sedangkan satu pedagang lain menghadap ke arah toko-toko.

Keluhan lain dari para pengusaha adalah, saat musim hujan kanopi dipasangi plastik oleh PKL. Sehingga menghalangi muka toko. Keberadaan toko menjadi tertutupi. “Kami ingin melihat grand design kanopi dari pemkot,” jelasnya.

Sadana juga berharap adanya ruang perundingan antara PPMAY, (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Malioboro Ahmad Yani (Pemalni) dan Tri Dharma. “Berharap ada perjanjian khusus. Jadi tidak hanya sekadar pindah tapi juga ada perjanjian,” jelasnya.
Dia juga menyoroti masih terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan di sekitar Malioboro saat Selasa Wagen. Misalnya di Jalan Mataram, Jalan KH Ahmad Dahlan, dan Ngampilan. Dia akan mendukung penerapan kawasan pedestrian apabila pemkot bisa menyediakan infrastruktur penunjang seperti kantong parkir dan dropzone untuk kendaraan umum dan transportasi online. “Orang enggan masuk Malioboro untuk berbelanja karena parkirannya jauh,” jelasnya.

Sadana juga menuntut adanya akses masuk bagi warga Malioboro saat kawasan pedestrian diberlakukan. Bisa dalam bentuk stiker maupun kartu. Mengingat banyak warga yang mobilitasnya terganggu karena penutupan jalan. “Masuk dengan nuntun motor saja tidak boleh,” ucapnya.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menuturkan, pemkot sudah mengantisipasi masalah kemacetan dengan menyediakan lapangan parkir bis dan wisatawan. Di antaranya parkiran Bank Indonesia, Taman Parkir Abu Bakar Ali, dan Taman Parkir Ngabean. Satu kantong parkir di sisi timur juga telah disiapkan di Taman Parkir Amongraga. “Dua hari kemarin bisa menampung 120 bis lebih. Kalau nanti berhasil kita berpikir titik parkir di bagian barat yang belum dapat,” paparnya.

Pemkot memiliki kewenangan untuk mengatur PKL. Dia menyambut baik apabila PPMAY Tri Dharma, Pemalni, ingin berdialog. “Ayo kita tata bareng-bareng kalau kita  tata. Agar bisa jadi tempat kita berusaha,” jelasnya.

Sedangkan untuk pemindahan dan penataan PKL, HP masih enggan berkomentar banyak. Dia menyebut masih menunggu tim teknis untuk bekerja. Namun dia menjanjikan, awal Januari tahun mendatang proses penataan akan dilakukan. (cr16/din)

Jogja Raya