RADAR JOGJA – Krisnadi Setyawan, termasuk anggota Komisi D DPRD Kota Jogja yang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pegawai di layanan Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja. Tapi saat akan mengaksesnya, dia justru dikecewakan.

Karena dinilai tidak termasuk gawat darurat, upayanya mengontak PSC 119 supaya ada ambulans yang datang untuk membawa kakaknya ke RS, gagal, kemarin (5/12). Dia diminta mengontak ke ambulans swasta. Hingga akhirnya meminta bantuan rekannya di TRC BPBD DIJ.

Dia menilai, kesenjangan informasi dan tekanan struktural untuk mematuhi prosedur justru mengurangi sifat responsif layanan darurat tersebut. “Ini perlu peningkatan,” katanya disela inspeksi mendadak ke Kantor PSC 119, kemarin (5/12).

Banyak prosedural yang harus diikuti oleh personel PSC 119 Dinkes untuk memutuskan agar dilayani atau tidaknya panggilan yang masuk. Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, kebutuhan respon cepat tersebut untuk kasus medis seringkali dianggap bukan kegawatdaruratan sesuai prosedur PSC 119 Dinkes. “Seperti ini perlu difasilitasi oleh pemerintah, kami siap mendukung untuk regulasi dan penganggarannya,” tambahnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Dwi Saryono juga mendorong PSC 119 terus meningkatkan kualitas layanan sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan kegawadaruratan medis bisa mengakses dengan cepat dan mudah. “Ternyata ada beberapa hal juga yang menjadi kendala dalam pelayanannya,” bebernya.

Saat ini, PSC 119 dalam pelayanannya diperkuat dengan tiga ambulans namun hanya ada dua ambulans yang bisa dioperasionalkan. Karena ambulans yang satu lagi baru dibeli pada pertengahan tahun belum memperoleh alokasi anggaran untuk operasional. Selain itu, gedung kantor utama yang digunakan tersebut masih meminjam ruangan yang berada dalam satu bangunan dengan tempat parkir mobil pemadam kebakaran.

Salah satu Perawat PSC 119, Meika Nur Sudiyanto mengklarifikasi, jika armada ambulans dipergunakan untuk melakukan layanan pra rumah sakit mengantar pasien bukan jasa evakuasi dan transportasi. “Tapi kami dulukan untuk pertolongan pertama bukan tindakan,” jelasnya.

Dia menjelaskan kategori emergency yang dilayani seperti klinis misalnya harus tahu apakah ada gangguan, perlu tindakan segera, mengancam jiwa atau tidak. Sesuai komponen ABC (Airway, Breathing, and Circulation) atau pemeriksaan saluran nafas, pemeriksaan nafas, dan pemeriksaan sistem sirkulasi darah. Jika masuk dalam kategori tersebut maka akan ditangani langsung untuk penolongan pertama pra rumah sakit. “Kalau tidak kami edukasi, atau beri alternatif ambulans PMI. Bukan karena kami tidak mau melayani, tapi kami menekankan pada emergency,” imbuhnya. (cr15/pra)

Jogja Raya