RADAR JOGJA – Keberadaan mutasi kepemilikan tanah sangat mungkin terjadi di masa sosialisasi proyek tol yang dibangun di Jogjakarta. Pemprov DIJ pun meminta masyarakat mewaspadai keberadan para spekulan tanah.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, tanah-tanah yang menjadi lintasan proyek tol menarik minat spekulan tanah. Para spekulan tentu berharap mendapatkan ganti untung secara cepat.

“Maka dari itu jangan dijual kepada orang lain. Percayakan pada tim appraisal,” kata Aji Kamis (5/12).

Aji mewanti-wanti jangan sampai masyarakat justru merugi karena tanahnya dibeli dengan harga yang jauh lebih rendah dari taksiran harga tim appraisal. Menurutnya, negara akan mengganti untuk tanah-tanah yang terkena proyek strategis nasional.

“Jangan sampai menyesal karena justru ganti untungnya lebih besar,” katanya.

Mantan kepala Disdikpora DIJ tersebut mengatakan, dari laporan sosialisasi pertama di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, masyarakat telah mendapatkan informasi untuh mengenai syarat dan proses pembebasan lahan. Menurutnya, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk segera melakukan sertifikasi terhadap lahan yang dimiliki.

“Siapa yang harus dibayar itu kan harus jelas,” katanya.

Saat disinggung mengenai kompensasi ganti rugi, Aji menegaskan, hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah akan menunjuk tim appraisal independen untuk menentukan besaran nilai lahan.

“Pemprov hanya mendampingi dan memastikan lahan yang akan dibebaskan sesuai,” jelasnya.

Sememtara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ Krido Suprayitno menegaskan, untuk menghindari mutasi mendadak pihaknya menyimpan rapat data detail wilayah terdampak tol. Data tersebut baru akan disampaikan saat proses sosialisasi berlangsung.

“Ini pun dilakukan sebagai langkah validasi lahan dengan pemilik. Karena bukan tidak mungkin data ini masih berubah,” kata Krido. (bhn/amd)

Jogja Raya