RADAR JOGJA – Proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo memasuki tahap sosialisasi. Rabu (4/12), ratusan warga terdampak di Desa Bokoharjo (Prambanan) dari dua dusun, yakni Jobohan dan Pelemsari, dikumpulkan di balai desa. Mereka menerima penjelasan teknis terkait daerah mana saja yang bakal terlewati jalan tol.

Namun, bukan itu yang diharapkan warga. Abdul Qodir Zaini, 30, warga Jobohan mengaku kecewa. Lantaran yang diharapkan adalah segera mengetahui berapa harga ganti untung untuk bidang tanah atau bangunan yang terdampak. Hanya saja saat sosialisasi, tidak disampaikan secara gamblang terkait besaran ganti untung.

“Lha katanya ganti untung, tapi tanah dibeli tetangga sesuai harga pasar. Tadi pemerintah juga bilang dibeli sesuai harga pasar, lalu untungnya di mana?,”  tanya Qodir.

Dia menilai pemerintah hanya memikirkan teknis keuntungan semata. Masyarakat, menurutnya, seperti dipaksa untuk menyetujui teknis ganti untung. Wujudnya yakni pemerintah memberi batasan waktu kepada warga untuk melengkapi syarat berupa dokumen agar mendapat ganti untung.

“Sosialisasi ini kami rasa warga seperti dipaksa, karena pemerintah meminta kami menyiapkan semacam syarat dan juga mengurus sejumlah surat tanah yang belum turun ke ahli waris dengan waktu yang telah ditetapkan,” keluhnya.

Mekanisme ganti untung juga tidak sesuai dengan harapannya. Karena masyarakat tidak bisa menegosiasikan harga. Padahal, dia bersama warga yang lain telah menentukan kisaran harga yang dianggap layak untuk ganti untung.

“Tetapi pemerintah sendiri sudah memiliki harga pasar yang ditetapkan, sehingga proyek jalan bebas hambatan ini malah banyak merugikan kami,” ungkapnya.

Pemerintah, kata dia, pada dasarnya selain memberikan ganti untung terhadap bangunan atau bidang yang terdampak, juga memberikan ganti kerugian moral. Yakni untuk pohon, sumur, kandang, atau pekarangan yang terdampak. Namun, dia menilai besaran ganti untung yang didapatkan tidak akan terlalu besar.

Kisaran harga tanah di sekitaran Bokoharjo yakni dari Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per meter persegi. Dia berharap, pemerintah bisa memberikan kejelasan harga.

Selain itu, usulan dari masyarakat juga turut menjadi pertimbangan. Menurutnya yang paling mengerti biaya yang dibutuhkan adalah masyarakat. “Karena kami yang merasakan dampak di sini,” katanya.

Warga lain, Siti Handayani, 60, warga Pelemsari justru berharap seluruh bidang tanah bisa ikut dibeli pemerintah. Sebab, dari 500 meter persegi tanah yang dia punya, hanya sebagian saja yang terkena dampak. “Kalau di gambar tadi pagar saja yang kena,” bebernya.

Dia lebih memilih agar semua bidang tanah bisa dibebaskan. Sebab, dia mempertimbangkan faktor keselamatan dan kebisingan yang ditimbulkan dari proyek atau dari lalu lintas kendaraan. “Kalau hanya sebagian yang kena, dan tinggal di pinggir jalan nanti bising bagaimana anak cucu saya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno menegaskan, pihaknya hanya melakukan sosialisasi dalam rangka untuk mempersiapkan konsultasi publik. Terkait pertanyaan masyarakat tentang harga tanah, Krido menegaskan hal itu baru bisa dilakukan oleh tim apprasial setelah terbit izin penetapan lokasi (penlok). Termasuk pertanyaan kapan proses pembayaran akan dilakukan. “Untuk masalah itu, kami masih belum bisa menjawab,” jelasnya.

Krido menjelaskan sesuai undang-undang, penerbitan penlok maksimal tiga bulan. Harapannya pada bulan Maret 2020 bisa terbit. Hanya saja, kata dia, hal itu membutuhkan konsistensi masyarakat. “Setelah sosialisasi kami memberikan waktu dua minggu untuk melakukan sinkronisasi dan validasi data pemilik tanah dan bangunan, ya itu tolong dibantu,” pintanya.

Krido memastikan tim aprraisal akan bekerja secara profesional. Sebab, survei di lapangan bukan hanya menyangkut bangunan dan tanah. Namun, segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah.

Menurutnya, ada elemen-elemen lain yang punya nilai ekonomis dan hal itu masuk dalam klausul ganti untung. “Pekarangan dan tanah juga ada nilai ekonomisnya,” terangnya.

Dengan mekanisme demikian, Krido mengklaim akan menguntungkan pemilik tanah. Oleh karenanya, saat dilakukan survei dia berharap pemilik tanah dapat mendampingi langsung saat proses survei. Sehingga dapat menyampaikan informasi secara jelas dan detail.

“Karena itu akan masuk dalam berita acara dan ditandatangani oleh pemilik, termasuk kegiatan usaha baik yang ekonomis dan tidak ekonomis sehingga terdata,” jelasnya.

Krido menjelaskan, berdasarkan trase, ada dua dusun yang terdampak. Di Pelemsari ada 80 bidang tanah, sedangkan di Jobohan ada 85 bidang tanah. Bangunan rumah yang terkena utuh ada 93 unit di dua dusun itu. Sementara tanah kas desa ada enam bidang yang terdampak.

Dari ratusan warga yang diundang, kata Krido, ada kemungkinan warga yang tidak jadi terdampak. Hal itu setelah dilakukan kembali pencermatan data di lapangan. Misalnya, awalnya ada bangunan terdampak tapi setelah dilakukan pencermatan justru yang bangunan sebelahnya. “Ini pentingnya validasi selama dua minggu itu,” terangnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Jogja-Solo dan Jogja-Bawen Wijayanto mengatakan, ada 8 hektare lahan di Bokoharjo yang terdampak. Dia menjelaskan jika  Maret 2020 izin penlok sudah turun, maka pihaknya dapat melakukan pengadaan tanah pada bulan April 2020.

Tahapan pengadaan tanah itu meliputi pematokan untuk mengetahui berapa luas yang terkena. Setelah itu dilanjutkan sampai inventarisasi bidang tanah dan pemberian ganti untung. Nantinya di Bokoharjo  menjadi exit tol untuk Jogja-Solo. “Hitung-hitungan di Juni atau Juli 2020 sudah bisa mulai pembangunan, kalau itu tidak ada hambatan,”  bebernya. (har/laz)

Jogja Raya