RADAR JOGJA – Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Senin (2/12) mendatangi DPRD Provinsi DIJ terkait kasus kecelakaan Transjogja yang menyebabkan  pengendara sepeda motor meninggal dunia. Mereka mendesak DPRD berkoordinasi dengan pemprov untuk melakukan evaluasi terhadap PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku pengelola Transjogja.

Koordinator MP3 Jogja Tri Wahyu KH meminta dewan untuk berkoordinasi dengan pemprov  melakukan audit secara menyeluruh terhadap PT AMI. Dia menilai korban meninggal akibat perilaku buruk salah seorang sopir Transjogja sebagai bentuk keteledoran yang dilakukan oleh pengelola.

KASIH KODE: Awak bus Trans Jogja mengeluarkan anggota badan memberi tanda akan berbelok di Ringroad Utara, kemarin. (ELANG KHARISMA D/RADAR JOGJA)

‘Pemprov harus mengevaluasi, bukan melunak. Tanggung jawab harus diambil alih pemprov,” kata Tri di Gedung DPRD DIJ, kemarin. Seharusnya PT AMI mengutamakan aturan pengelolaan Transjogja yang tertuang dalam Perda 5/2014 tentang Pelayanan Publik. Sehingga dalam merekrut tenaga mengutamakan aspek keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Tri pun menyindir keberadan anggaran di Dishub yang digunakan untuk sosialisasi kesadaran berlalu lintas. Namun kenyataannya, sejauh ini terdapat catatan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi Transjogja.

Belum lagi, secara finansial pendapatan gaji pengemudi Transjogja di atas UMP DIJ. Mereka rata-rata mendapatkan gaji di atas Rp 3 juta. “Seharunya para pengemudi ini tidak perlu kejar setoran lagi dan mengutamakan kenyamanan,” ketusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengaku kecewa atas perilaku pengemudi Transjogja. Apalagi, untuk menghindari dari kerugian Transjogja mendapatkan gelontoran anggaran Rp 81 miliar per tahun.

“Kami ingin bus nyaman. Seharusnya teman-teman Transjogja tidak perlu kebut-kebutan karena apa yang dikejar,” kata Huda dengan nada bertanya.

Dijelaskan Perda No 5/2014 sebagai turunan dari UU 25/2009 menyebutkan, konsep pengelolaan Transjogja dengan sistem pelayanan telah melindungi dari kerugian. Karena dengan konsep tersebut, pengemudi tak perlu lagi berkendara layaknya mengejar setoran.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemprov dalam hal ini Dishub. Tentunya kami ingin PT AMI menjalankan fungsinya dengan baik,”  jelasnya.

Dewan sendiri sebelumnya telah memberi masukan kepada pemprov untuk melakukan pelebaran jalan untuk jalur khusus Transjogja. Namun, dengan kondisi jalanan di DIJ yang begitu sempit, tampaknya untuk membuat jalur khusus bus ini menjadi kendala. “Setidaknya jalur khusus itu di kawasan jalan yang padat untuk menghindari kerawanan,”  jelasnya. (bhn/laz)

Jogja Raya