RADAR JOGJA- Usaha Pemprov  DIJ untuk memanfaatkan bangunan eks Bioskop Indra menghadapi hambatan lagi. Pasalnya, pihak ahli waris tetap melawan dan melakukan upaya hukum.

Sukrisno Wibowo, salah satu ahli waris eks Bioskop Indra menilai putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 73.PK/TUN/2020 yang telah memenangkan Pemprov  DIJ bersifat multitafsir.

Sukrisno menyebut, dalam pertimbangan putusan tersebut, pemohon peninjauan kembali dituntut untuk membuktikan hak keperdataannya.

“Untuk bertindak sebagai penggugat, para pemohon Peninjauan Kembali harus membuktikan hak-hak keperdataannya khususnya mengenai hak privilledge dari para pemohon peninjauan kembali, terhadap tanah yang dimaksud dalam kedua obyek sengketa, yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui peradilan umum,” katanya Rabu (19/5).

Karena putusan tersebut dinilainya multitafsir, pihaknya lantas mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PK tersebut. PK diajukan pada tanggal 21 April 2021 lalu.

Menurut Sukrisno, bukti baru dalam putusan PK yang memenangkan Pemprov DIJ sudah pernah diujikan dalam pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, maupun kasasi yang memenangkan ahli waris. Karena itu pihaknya pun bersikukuh mempertahankan lahan eks Bioskop Indra. “Iya memang haknya kok masa dibiarkan saja,” tegasnya.

Sukrisno menjelaskan, kepemilikan atas Bioskop Indra nyata-nyata merupakan hak ahli waris dengan bukti kepemilikan eigendom vorponding 504 yang dijadikan saham di NV.Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij (JBBM). Saat ini seluruh saham NV.JBBM itu dipegang oleh ahli waris.

Guna mengajukan bukti kepemilikan dalam Peninjauan Kembali tersebut pihaknya mengajukan tujuh bukti baru yang memperkuat kepemilikan saham di NV.JBBM dan satu putusan pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2007.PN YK tertanggal 1 Oktober 2007 juncto Nomor 8/Pdt/2008/PT.YK tertanggal 30 April 2008, juncto Nomor 2081 K/Pdt/2008 tertanggal 20 Juli 2010 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguatkan bahwa harta-harta termasuk Bioskop Indra adalah harta NV.JBBM yang belum dibereskan.

“Jelas dan nyata bahwa tanah eks Bioskop Indra adalah milik ahli waris,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekprov DIJ, Adi Bayu Kristanto, mengaku sudah mengetahui adanya pengajuan PK kembali dari ahli waris atas PK yang sudah memenangkan Pemprov DIJ. “Monggo-monggo (silakan) saja setiap warga punya upaya hukum,” ujarnya.

Ia mengatakan sepengetahuan dia, PK sudah merupakan upaya hukum terakhir sehingga tidak bisa di PK kembali. “PK itu hanya sekali sebenarnya. Pernah memang ada PK di PK-kan lagi yang saya tahu di persoalan pidana. Ini kan di PTUN. Kalau PK sudah kekuatan hukum tetap,”jelasnya.

Karena sudah menang, Pemprov DIJ menurutnya akan memanfaatkan bangunan di eks Bioskop Indra karena sudah menjadi aset milik Pemprov DIJ. Sebagaimana diketahui pembangunan eks Bioskop Indra menjadi sengketa dengan Sukrisno Wibowo Cs yang mengaku sebagai ahli waris. Ia mengklaim sebagai pewaris yang sah sesuai dengan surat eigendom sejak zaman Belanda.

Tahun 2018 Pemprov DIJ mulai membangun eks Bioskop Indra, yang sempat mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.  Pembangunan fisik ini pun berlangsung di tengah gugatan dari ahli waris Sukrino Wibowo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap sertifikat milik Pemprov DIJ yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Jogja pada 2014.

Dalam proses hukum, ahli waris Sukrisno Wibowo Cs awalnya berhasil menang di tiga tingkatan. Pertama di PTUN, kemudian banding Pengadilan Tinggi kembali mengabulkan gugatan ahli waris sampai di tingkat kasasi. Namun pada 2020 lalu Pemprov  DIJ menang PK melalui putusan MA Nomor 73/PK/TUN/2020. Dan saat ini Sukrisno Wibowo kembali mengajukan PK atas PK yang sudah diputuskan MA. (sky)

Jogja Raya