KEPALA Bidang Atraksi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Edy Sugiharto mengatakan telah memindahkan penyelenggaraan berbagai event dari Malioboro ke Jalan Soedirman. Pertimbangannya, saat ada berbagai event itu toko-toko di Malioboro harus tutup. Dampaknya omzetnya menjadi menurun.

Saat ini kawasan Kotabaru juga tengah dikembangkan. Tujuannya agar wisata tidak lagi berpikir Yogyakarta itu hanya Malioboro. “Event-event tertentu seperti tahun baru diarahkan ke selatan. Sebenarnya tanpa event pun, Jogja sudah ramai dikunjungi wisatawan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY Rany Widayati menilai pentingnya sosialisasi penataan Malioboro. Selain itu, pendataan dan penataan PKL harus dilakukan secara tegas. Misalnya disertai penempelan stiker khusus. UPT Malioboro harus lebih tegas.

“Kami berharap PPMAY memahami apa yang disampaikan Bappeda DIY, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan UPT Malioboro,” ungkapnya. Pemerintah harus mampu menjadikan Malioboro tempat nyaman bagi pejalan kaki. “Menikmati Malioboro tanpa banyak polusi,” kata dia.

Terkait konsep yang belum tepat, sudah seharusnya semua pihak diajak bicara. Dia mendukung penataan PKL yang tidak proporsional. Perlu ada direlokasi. Sedangkan PKL yang secara finansial tidak layak disebut PKL, tak boleh lagi menjadi PKL. Rany juga setuju tempat berjualan PKL harus mengontrak pemilik toko.

Anggota Komisi C DPRD DIY Chang Wendryanto, menilai pemerintah kurang tegas menegakan aturan. “Saya ikut menata Malioboro sejak dulu sampai Titik Nol. Saya tahu Malioboro sejak dulu,” tandasnya. (had/mg3)

Jogja Raya