JOGJA – Sudah masuk masa kampanye, aturan terkait zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) di wilayah DIJ belum ada. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Ketua Bawaslu DIJ Bagus Sarwono mengatakan dari lima kabupaten dan kota, baru Gunungkidul yang sudah menelurkan peraturan untuk mengatur APK. Zonasi dilakukan untuk menentukan area mana yang diizinkan dan dilarang untuk dipasang APK.

“Sudah masuk masa kampanye tapi belum semua menertibkan zonasi,” keluh Bagus pada Radar Jogja kemarin (24/9).

Pada masa awal kampanye juga belum semua metode kampanye boleh dilakukan. Dua metode yang masih dilarang yakni memasang iklan di media masa cetak maupun elektronik dan kampanye rapat umum.

“Bolehnya 21 hari jelang hari H sampai masa tenang,” terangnya. Saat itu diperkirakan sekitar pertengahan bulan Maret tahun depan.

Untuk saat ini metode kampanye yang diperbolehkan yakni pertemuan terbatas, tatap muka tertutup dan terbuka. Seperti di pasar atau kunjungan lapangan, pemasangan APK di pinggir jalan, dan car branding. Juga penyebaran bahan kampanye seperti stiker, kalender, kaos dan topi tapi yang nominalnya tidak melebihi Rp 60 ribu.

“Yang jelas ada pesan kampanye yang disebar, kalau seperti beras itu bukan bahan kampanye, masuk materi money politik,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan lain yang tidak melanggar UU seperti senam bersama, baksos, acara kebudayaan, dan donor darah diperbolehkan. “Terpenting tidak menyerupai rapat umum,” tambahnya.

Sedangkan untuk media sosial, hanya diperbolehkan membuat maksimal 10 akun dan harus terdaftar di KPU. Komisioner Penindakan Pelanggaran Banwaslu DIJ Sri Rahayu Werdianingsih menambahkan untuk segala bentuk kampanye sudah diatur di Peraturan KPU No.23 Tahun 2013 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Bentuk sanksi bisa berupa tertulis hingga penurunan atau pembersihan APK,” katanya.

Perempuan yang akrab disapa Cici itu juga menjelaskan untuk parpol yang terbukti melanggar, diminta untuk menurunkan APK secara mandiri. “Jika sudah diperingatkan tapi masih tidak diindahkan, akan diturunkan paksa oleh Bawaslu,” ujarnya.

Terpisah Komisioner KPU Kota Jogja Sri Surani mengakui belum ada Peraturan Wali Kota terbaru terkait lokasi pemasangan APK. Tapi seperti pada masa kampanye sebelumnya lokasi larangan untuk dipasangi maupun dilakukan kegiatan kampanye, seperti rumah sakit,lembaga pendidikan dan tempat ibadah.
“Termasuk kantor pemerintahan dan cagar budaya,” tuturnya. (tif/cr5/pra)

Jogja Raya