JOGJA – Tak ada yang berkeinginan sakit, namun apa daya jika kesehatan mengharuskan pasien opname di rumah sakit. Terlebih saat hari pencoblosan berlangsung, kemarin (15/2). Seperti yang dialami Nurwijoyo, 79, dan Sugiyanti, 72, yang memiliki semangat untuk untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilwali Kota Jogja 2017.

Meski Nurwijoyo sedang terbaring sakit di RS Panti Rapih Jogja, bersama istrinya, Sugiyanti, mereka tetap ingin mencoblos di TPS 15 Terban yang berada di halaman RS Panti Rapih. Permasalahan muncul karena mereka tidak mengantongi formulir pindah pilih atau model A5. Sebab, permintaan pengurusan formulir A5 pada hari H pencoblosan tak diberikan oleh petugas di TPS 20 Suryodiningratan. TPS dimana seharusnya mereka mencoblos. Alasannya, karena seharusnya formulir A5 diurus sejak jauh hari.

Nurwijoyo sendiri masuk ke RS pada Minggu (12/2). “Lha gimana tahu orang mau sakit, apa bisa direncanakan,” ujar putri Nurwijoyo, Sarasati.

Dalam kondisi kalut mengurus orang sakit, sulit untuk mengurus persyaratan. Termasuk untuk mengurus formulir A5. “Mana kepikiran urus seperti itu,” ujarnya.

Sarasati menyebut seharusnya untuk orang sakit dipermudah dalam pengurusannya. Dia pun mempertanyakan apakah sebelum penyelenggaran pilwali, KPPS sudah diberi pemahaman terkait aturan dalam pilwali. “Heran saya mau menggunakan hak suaranya saja kok dipersulit,” ketusnya.

Menurut dia, petugas di TPS 20 Suryodiningratan atauPanitia Pemungutan Suara (PPS)Mantrijeron menyebutkan seharusnya mengurus A5 sejak jauh hari, bukan pada hari H pencoblosan.

Sarasati yang juga merupakan seorang netizen yang aktif memantau pelaksanaan pilkada ini berinisiatif mengontak ke KPU Kota Jogja dan Lurah Mantrijeron. Keduanya menyarankan untuk cukup menggunakan e-KTP dan langsung ke TPS di RS Panti Rapih.

Ternyata, petugas di TPS Panti Rapih tidak mempersulit dan hanya meminta Sarasati mengurus formulir A5 ke PPS Terban. Bahkan PPS Terban Yessi datang sendiri ke TPS Panti Rapih dengan membawa formulir A5.

“Yang penting orang kota to, mau nyoblos jangan dipersulit,” ujar pria berambut putih itu sambil mengeluarkan formulir A5.

Selain Nurwijoyo, sebenarya juga terdapat banyak pasien lain di RS Panti Rapih yang memiliki hak pilih, tapi tidak membawa formulir A5. Kemarin KPPS Panti Rapih, selain bagi warga umum, juga melayani bagi pemilih di Panti Jompo milik Panti Rapih.

Tidak mambawa formulir A5 memang yang membuat banyak pasien maupun keluarga yang menunggu tidak menggunakan hak pilihnya. Di RS Pratama Jogja misalnya, hanya terdapat tiga pasien dan keluarganya yang menggunakan hak pilih yang dilayani TPS 24 Brontokusuman.

Komisioner KPU Kota Jogja Aris Munandar mengatakan, dalam kondisi tertentu pihaknya tidak ingin mempersulit pemilih, terlebih dalam kondisi sakit.

Menurut dia, karena sakit tidak bisa diprediksi, untuk memudahkan dalam pengurusan formulir A5, PPS yang wilayahnya terdapat rumah sakit diminta untuk membawa formulir A5 untuk diproses di sana. “Intinya kami sebisa mungkin melindungi hak konstitusional pemilih,” ujarnya. Untuk total pemilih yang ikut serta dalam KPU Kota Jogja masih menunggu data resmi.

Sementara itu, narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Jogja juga berkesempatah menggunakan hak pilihnya dalam Pilwali Jogja di tempat pemungutan suara (TPS) 11 yang terletak di Aula Lapas Wirogunan.

Kasi Binadik Lapas Wirogunan Hariyanto menjelaskan, awalnya ada 60 nama yang diajukan ke KPU Kota Jogja. Namun, hanya 41 narapidana yang terdaftar dalam DPT karena sisanya terlebih dahulu menerima pembebasan masa tahanan.

Namun dalam perjalanannya, Lapas Wirogunan kembali menerima kembali napi baru. Setelah diajukan ke KPU, sebanyak 24 napi dinyatakan dapat mengiktui Pilwali Jogja.

Dia menjelaskan, untuk mengajak warga binaan terlibat dalam pencoblosan tidak mudah. Pihak Lapas, kerap kali menghadirkan KPU guna menggelar sosialisasi kepada warga binaan agar menggunakan hak suaranya dalam pilwali.

“Saat hari pencobolosan tampaknya mereka cukup antusias,” jelasnya.

Terpisah, Ketua KPPS 11 Lapas Wirogunan Suhartadi mengatakan, tidak ada perbedaan dalam proses pencoblosan warga binaan. Mereka mendapat nomor antrean dan setelah mencoblos juga diberikan tanda tinta biru di jari. “Proses pemilihan berjalan lancar dan tidak ada kendala meski mereka warga binaan,” katanya.(pra/bhn/ila/mg2)

Jogja Raya