JOGJA – Rekomendasi Pansus Pengawasan Pelaksanaan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ yang dikeluarkan DPRD DIJ menghadapi ganjalan. Gara-garanya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menolak sebagian isi dari rekomendasi pansus.

Padahal rekomendasi menjadi keputusan dewan dan telah dibacakan di rapat paripurna DPRD DIJ pada Jumat (10/2) lalu. Rekomendasi yang ditolak gubernur terkait permintaan dewan agar Pemprov DIJ melakukan sinkronisasi dana keistimewaan (danais) dengan dana yang bersumber dari APBD DIJ untuk optimalisasi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

“Sinkronisasi kami nilai tidak diperlukan,” tolak gubernur dalam sambutannya sesaat setelah Ketua Pansus Suharwanta turun dari podium membacakan rekomendasi.

Penolakan gubernur terhadap rekomendasi pansus itu memang tidak diucapkan HB X secara langsung. Dia mengutus Wakil Gubernur DIJ Paku Alam X membacakan sambutannya. “Gubernur memilih menghadiri acara di UGM,” bisik seorang sumber di Kepatihan.

Ketidakhadirannya ke dewan itu secara tersirat dapat dibaca sebagai bentuk ketidaksetujuan HB X dengan pembentukan pansus tersebut. Sebab, sejak awal orang pertama di pemprov itu merasa tidak srek dengan keberadaan pansus tersebut. Indikasinya terlihat dengan statement gubernur yang mempertanyakan keberadaan pansus tersebut.

Apalagi ada label pengawasan pelaksanaan UUK. Pansus juga hendak menyentuh masalah paugeran (aturan adat) sebagaimana diamanatkan pasal 43 huruf a dan b UUK. Sikap HB X itu tercermin dalam pernyataannya seperti diberitakan Radar Jogja edisi 16 Januari 2017.

Kembali tentang penolakan terhadap sikronisasi danais dengan APBD DIJ, gubernur beralasan telah ada forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Selain itu, pemprov terikat dengan peraturan menteri keuangan (Permenkeu) yang mengatur soal danais. Perencanaan dan pengelolaan danais juga telah diatur dengan Peraturan Gubernur DIJ No 33 Tahun 2015.

Dalam sambutannya, gubernur juga mengajak dewan menuntaskan pembahasan Raperdais Tata Ruang Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten serta Raperdais Kebudayaan pada awal 2017.

Harapannya, agar semua urusan keistimewaan dipayungi dengan instrumen regulasi. Gubernur juga menginformasikan pada 2017 dilakukan perubahan Perdais No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemprov DIJ.

“Perubahan kelembagaan itu akan menjangkau hingga pemerintahan desa,” katanya.

Suharwanta yang dihubungi terpisah tak memasalahkan dengan penolakan gubernur itu. Sebab, dari delapan butir rekomendasi hanya poin 4 menyangkut danais yang mengundang keberatan gubernur.

“Tujuh poin lainnya tak ada persoalan. Termasuk kewajiban pemprov segera memfasilitasi tindak lanjut pelaksanaan pasal 43 UUK,” ujar politikus yang tinggal di Ganjuran, Bantul ini, kemarin (12/2).

Gubernur, lanjut dia, juga tak keberatan dengan rekomendasi pansus agar dewan dan pemprov menyusun Perdais tentang Tata Kelola dan Pengelolaan Danais. Di luar itu, gubernur juga setuju dengan percepatan penyelesaian penyusunan raperdais tata ruang dan kebudayaan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017.

“Soal penolakan sinkronisasi danais dengan APBD perlu ada forum tindak lanjut. Sifat rekomendasi verbal, sehingga perlu komunikasi lebih intensif,” ucap politikus pertama di DIJ yang membacakan minderheidsnota (catatan keberatan) atas Raperdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada 30 Desember 2016 silam.

Assekprov Keistimewaan DIJ Didik Purwadi tak menduga saat disinggung adanya penolakan dari gubernur atas sebagian rekomendasi pansus. “Kok pertanyaanya kritis, temannya Fadli Zon ya,” kelakarnya sembari tertawa lepas.

Didik menerangkan, masalah danais telah diatur dalam Permenkeu. Apalagi pengajuan danais dilakukan dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Karena itu, forum sinkronisasi tersebut tidak diperlukan.

Terkait perubahan perdais kelembagaan, birokrat berlatar belakang dosen Teknologi Pertanian UGM itu mengatakan, tengah digodok tim pemprov. Ada kemungkinan penyebutan jabatan di pemprov hingga pemerintah desa di DIJ memakai sebutan khas Jogja. Misalnya kepala desa kembali disebut lurah dan sekretaris desa memakai istilah carik. (kus/ila/mg2)

Jogja Raya