JOGJA- Mulai Januari 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperluas cakupan kepesertaan disektor usaha mikro. Hal ini dilakukan guna mewujudkan program JKN- KIS yang berkualitas dan berkesinambungan sekaligus optimalisasi dari kepesertaan sebelumnya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jogjakarta Sri Mugirahayu menuturkan, memasuki tahun ke empat, BPJS Kesehatan berusaha memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adapun misi yang harus dilakukan, menjaga kesinambungan program JKN- KIS, memperluas kepesertaan JKN- KIS, meningkatkan harmonisasi dan hubungan antar lembaga, serta mempererat kapasitas dan tata kelola organisasi.
“Tiga tahun ini BPJS Kesehatan defisit anggaran. Di Jogja, biaya pelayanan kesehatan telah mencapai 862 milyar. Namun pemasukan yang kami terima hanyu 243 milyar dari yang harusnya 268 milyar,” katanya saat Temu Media, Senin (30/1), di Jogjakarta Plaza Hotel.
Untuk itu agar semuanya balance, lanjutnya, perlu adanya langkah- langkah khusus yang diambil. Salah satunya dengan mengoptimalisasikan cakupan kepesertaan sekaligus kepatuhan dalam pembayaran iuran.
“Secara nasional jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini sudah 95 persen. Sedangkan di DIJ sendiri, per 31 Desember 2016, jumlah kepesertaannya baru diangka 75,78 persen dari jumlah penduduk,” jelas perempuan yang kerap disapa dr. Cici ini.
Dia menyebutkan, dari lima kabupaten di DIJ, jumlah kepesertaan di kota Jogja adalah yang paling banyak yakni 89,95 persen dengan jumlah peserta mandiri sekitar 65 persen. Kemudian disusul Bantul 80,29 persen, Gunung Kidul 77,18 persen, Kulonprogo 74,9 persen, dan Sleman 67,54 persen.
Kepala Unit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan Yuni Wibawa mengungkapkan, dari total kepesertaan 35 persen tidak melakukan pembayaran alias nunggak. Mereka yang melakukan tunggakan ini kebanyakan dari peserta mandiri dan pegawai yang dibayarkan oleh perusahaan.
“Sebanyak 500 perusahaan atau badan usaha tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Dari banyaknya kriteria perusahaan yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah usaha- usaha mikro,” ucapnya.
Adapun kendala yang ada diperusahaan kecil ini, pegawai yang dimilikinya bukanlah pegawai tetap. Alhasil perusahaan yang mendaftarkan diri ke BPJS hanya sebagai syarat. “Contohnya, jumlah karyawan sebenarnya 1000 tapi yang didaftarkan hanya 10. Padalah menurut Undang- Undang yang namanya pemberi kerja wajib memberi kerja kepada karyawannya,” ujarnya.
Adapun sanksi yang diberikan bagi perusahaan nakal ini meliputi sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 milyarndan pencabutan ijin perusahaan. Sementara untuk sanksi pidana pidana berupa kurungan maksimal delapan tahun penjara. (Sce/met/mg1)

Jogja Raya