JOGJA- Keinginan sejumlah pihak mengembalikan kewenangan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) dinilai dapat berimpilkasi serius. Terutama bagi posisi
ketatanegaraan Indonesia. Sebab, dengan pengembalian kewenangan itu akan berpengaruh terhadap kedudukan MPR terhadap lembaga-lembaga negara lainnya.

“Kalau dikembalikan menetapkan GBHN, bagaimana dengan kewenangan memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden,” kata Pakar Hukum Tata Negara FH UII Dr Ni’matul Huda SH.

Pernyataan itu disampaikan Ni’matul saat menjadi narasumber dalam dengar pendapat bertema tentang Penguatan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam rangka Perubahan UUD 1945. Kegiatan ini diinisiasi anggota MPR RI asal DIJ Ahmad Hanafi Rais di Edutel Jalan Kenari Jogja, kemarin (24/4).

“Sesuai dengan bunyi UUD 1945 (asli) sebelum diamandemen, tugas memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden ada di tangan MPR. Sedangkan setelah amanademen, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, pengembalian kewenangan MPR menetapkan GBHN bukan masalah sederhana. Implikasinya luas,” ingatnya.

Doktor asal Blitar ini juga menyinggung perkembangan dan praktik ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945. Menurut dia, amandemen konstitusi tersebut telah membawa banyak perubahan. Meski bentuk negara kesatuan dinyatakan final, ternyata pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

“Otonomi seluas-luasnya itu tidak beda dengan federal. Apalagi pemerintah pusat menetapkan lima urusan yang menjadi kewenangannya. Ini sama saja dengan negara federal,” kritiknya.

Ni’matul juga menyoroti pelaksanaan qonun atau semacam perda di Provinsi Aceh. Qonun berkembang luas tak hanya mengatur soal pelaksanaan syariat Islam semata. Belakangan qonun juga meluas mengatur soal pertanian, pertambangan, dan lainnya.

“Tapi pemerintah pusat memilih diam dan tidak pernah menindaknya,” ujarnya.

Bagaimana dengan kewenangan MK. Selama MK diberi kewenangan menguji undang-undang di bawah UUD 1945. Dengan kewenangan itu muncul pertanyaan pihak mana yang berwenang menafsir bunyi pasal per pasal di UUD 1945.

“Apakah menafsir UUD 1945 juga menjadi bagian dari wewenang MK. Ini menjadi perdebatan,” tuturnya.

Dosen FH UII juga memasalahkan kewenangan kementerian dalam negeri membatalkan perda sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan itu layak dipersoalkan karena selama ini wewenang menguji peraturan di bawah undang-undang menjadi ranah Mahkamah Agung (MA).

“Kok sekarang Mendagri diberi kewenangan. Dasarnya apa?” gugatnya.

Dia juga merasa heran dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan ada ribuan perda yang harus dibatalkan. Statemenen presiden itu mengindikasikan presiden kurang memahami aturan hukum. Sebab, membatalkan suatu produk perundang-undangan seperti perda membutuhkan alasan yang jelas.

“Nggak bisa perda dibatalkan begitu saja,” tandas Ni’matul. (kus/dem)

Jogja Raya