JOGJA-Peraturan untuk menyusun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Jogja gagal total. Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 12 Tahun 2015 yang tegas mengatur kawasan tanpa rokok, pemberlakuannya terpaksa mundur. Padahal perwal tersebut direncanakan akan efektif 1 April lalu.

Adanya fenomena tersebut, muncul dugaan karena ada tekanan dari industri rokok terhadap wakil rakyat di DPRD Kota Jogja dan pemkot. Aktivis Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Fauzi Ahmad Noor menegaskan, komitmen pemkot untuk mengatur asap rokok gagal karena adanya tekanan industri rokok.

“Tidak hanya terjadi di Kota Jogja. Di kabupaten dan kota lain, juga mengalami hal yang sama. Tekanan pengusaha rokok sangat kuat,” kata Fauzi, kemarin (22/4).

Fauzi mengungkapkan, indikasi adanya kepentingan industri rokok kian nampak saat pembahasan di DPRD Kota Jogja sempat mengalami deadlock.

“Fraksi PDIP memanggil semua anggota dewannya. Saat pembahasan menyentuh soal tata niaga rokok,” tuturnya.

Atas kegagalan mengatur rokok di Kota Jogja, lanjut Fuazi, pihaknya mendesak pemkot untuk konsisten. Terlebih, pemkot sejak awal sudah berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat.

“Lihat nilai manfaatnya. Kami harapkan Pak Wali Kota (Haryadi Suyuti) bisa meninggalkan warisan yang lebih baik,” harapnya.

Kepentingan industri rokok yang mampu menggagalkan Perwal Nomor 12 Tahun 2015 ini juga sejak awal sudah terlihat. Pemkot Jogja sejak awal mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KTR. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang KTR. Tapi, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja tetap ngotot raperda tersebut bukan mengatur KTR. Mereka bersikukuh yang diatur adalah asap rokoknya. Sebab, jika rokok berarti aktivitas tata niaga rokok pun ikut dilarang.

“Kami akan ikut membahas jika menjadi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR),” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Foki Ardianto saat menarik anggotanya dari pansus.

Kengototan itu akhirnya mendapatkan tanggapan. Anggota Pansus lain di DPRD Kota Jogja mulai melunak dengan nama Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR).

“Tapi di dalamnya semangatnya tetap sama Perda KTR. Karena, sudah mengikuti PP,” jelas Wakil Ketua Pansus Dwi Budi Utomo.

Sisi lain, Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mendukung adanya KTAR. Sebab, hal tersebut merupakan jalan tengah bagi pengusaha tembakau ataupun rokok dan masyarakat perokok pasif dari paparan asap rokok.

“Kami mendukung Perda tidak ngoyoworo,” ujarnya.

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sistem Informasi Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Tri Madaya menjelaskan, pemberlakuan Perwal KTR ini bukan batal. Tapi, hanya diundur karena belum ada kesiapan di lapangan pada kawasan tanpa rokok.

“Selain itu sosialisasi juga belum dilaksanakan secara menyeluruh di masyarakat,” ungkapnya.

Tri pun menolak adanya tekanan industri rokok. Ia berdalih sosialisasi belum dilaksanakan secara menyeluruh. Akibatnya, sasaran lokasi kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya siap.

“Termasuk pengadaan tempat khusus merokok,” imbuhnya.

Selama ini, lanjut Tri, sosialisasi baru dilaksanakan di fasilitas pendidikan seperti sekolah, instansi-instansi di pemerintahan, dan fasilitas kesehatan. Namun, sasaran yang lebih luas dan massif penggunaan rokoknya yakni fasilitas umum, seperti hotel, restoran dan terminal belum dilakukan sosialisasi.

Selain tertundanya waktu penerapan KTR, beberapa substansi dalam perwal juga berubah. Di Perwal Nomor 17 tahun 2016 yang merupakan revisi perwal sebelumnya mengecualikan tempat tertentu. Diantaranya, kantor milik pribadi/swasta, agen distributor produk tembakau, dan juga pabrik tembakau terhadap kegiatan menjual dan mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau. (eri/dem)

Jogja Raya