JOGJA – Program Sensus Ekonomi (SE) 2016 yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih mendapat penolakan dari sebagian besar pengusaha. Dari hasil uji coba, mayoritas pengusaha takut menerima petugas sensus. Penyebab ketakutan, karena tidak mau pendataan akan dikaitkan dengan perpajakan.

“BPS kembali menegaskan SE 2016 tidak ada kaitannya dengan pajak, sehingga meminta pengusaha lebih kooperatif,” kata Kepala BPS DIJ
Bambang Kristanto di Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (7/4).

Bambang mengatakan alasan penolakan selain karena pajak, juga masalah kesibukan dan penghasilan. Untuk itu, pihaknya akan melibatkan langsung Gubernur DIJ, tokoh masyarakat hingga media supaya ikut membantu sosialisasi SE 2016 ini kepada pengusaha. Karena dengan data SE ini, dapat melihat struktur perekonomiannya di DIJ secara lebih baik.

“Dan bisa dibandingkan antar kabupaten dan kota, agar mampu melihat ke depannya DIJ mau dibawa kemana,” tuturnya.

Dari hasil ujicoba SE 2016 di DIJ, Bambang menyampaikan 10 hingga 20 persen responden menolak untuk diwawancarai. Terutama industri besar yang memberikan dampak bagi perekonomian DIJ. BPS DIJ sebelumnya mempunyai data SE 2006, dari 400 ribu perusahaan di DIJ mayoritas 90 persen merupakan perusahaan kecil dan sisanya yang besar.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X juga meminta pengusaha di DIJ kooperatif dan membantu petugas SE 2016. HB X meminta pendekatan yang dilakukan baik melalui asosiasi maupun berdialog langsung dengan pengusaha agar tepat sasaran dan tujuan.

“Terimalah petugas dengan terbuka dan baik untuk mensukseskan SE 2016, kalau perusahaan baik harusnya tidak perlu takut,” pintanya.

SE 2016 yang akan dimulai Mei nanti, melibatkan 6.700 petugas. Mereka adalah mitra-mitra BPS berlatar belakang sarjana dan pegawai kelurahan yang door to door ke setiap perusahaan. (pra/dem/ong)

Jogja Raya