JOGJA – Otopsi terhadap Siyono, terduga teroris yang tewas usai ditangkap Densus 88, ditunda. Tadinya, otopsi direncanakan Rabu (30/3), namun belum bisa dilakukan.

Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqodas yang mendampingi keluarga Siyono menjelaskan, penundaan tersebut bukan karena penolakan dari warga. Tetapi persiapan tim dokter yang belum selesai.

“Memang ada penolakan (warga). Itu pun saya bertanya-tanya, ada apa warga kok menolak. Tapi bukan karena itu alasan utamanya. Kami tunda karena tim medis memang belum siap,” kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah (30/3).

Busyro curiga dengan penolakan tersebut. Padahal Kapolri mempersilakan jika akan diotopsi ulang. “Kalau ini (penolakan) sepertinya bukan warga. Karena diputuskan rapat antara RT, RW dan Kelurahan. Ini berarti aparat, bukan warga. Yang menghalangi proses otopsi ini bisa terjebak persoalan hukum,” tegasnya.

Busyro menyindir tindakan Densus 88 yang menghilangkan nyawa Siyono. Jika Polisi menganggap Siyono adalah gembong teroris, seharusnya tidak dibunuh. Kejadian itu mengingatkan cara-cara Orde Baru untuk membungkam suara kritis warga.

Ironisnya, menurut mantan Komisioner KPK itu, di era pasca reformasi, cara penghilangan nyawa masih dilakukan. “Pola-polanya sama, bahkan ini lebih parah. Setelah suaminya dibunuh, istrinya diberi uang bungkam. Itu uang kan tujuannya untuk pembungkaman. Polri tidak bisa seperti ini, harus berubah,” kata Busyro.

Selain itu, Busyro melihat apa yang dilakukan Polisi adalah kriminalisasi terhadap Islam. Karena simbol-simbol Islam dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang dicap Polisi sebagai teroris.

“Bukan hanya dikriminalisasi secara agama, ajaran dan sistem nilai, umatnya juga ikut dikriminalisasi. Ada 119 kasus penghilangan nyawa yang sudah terjadi, jangan sampai terjadi lagi,” kata Busyro. (riz/iwa/ong)

Jogja Raya