JOGJA – Sah-sah saja kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Jogja Independent (Joint) untuk mengusung bakal calon wali kota di Pilwali 2017. Tapi, mereka harus melalui jalur sulit untuk lolos menjadi calon wali kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Pasal 41 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai calon perseorangan, ada minimal syarat dukungan. Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budiyanto menyebut, dukungan minimal 26 ribu KTP bagi calon independen. Ini setelah adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan pro independen untuk mengkaji ulang batas minimal 10 persen sesuai dengan jumlah penduduk. MK mengganti bilangan pembaginya dengan jumlah wajib KTP atau Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Satu KTP untuk satu dukungan bakal calon,” tandas Wawan, kemarin (22/3).

Artinya, jika Joint akan mengusung satu pasangan bakal calon, mereka wajib memenuhi dukungan minimal itu. Jika dua bakal calon, berarti sekitar 52 ribu KTP warga Kota Jogja yang harus mereka siapkan.

Saat proses verifikasi, KPU tak akan main-main. Mereka akan memverifikasi satu per satu pemilik KTP. Tak menggunakan metode sampling. “Teknisnya bisa saja kami datangi. Atau kami kumpulkan dalam satu tempat,” terangnya.

Warga yang KTP-nya mereka serahkan dan menandatangani blangko dukungan untuk calon perseorangan diwawancarai satu-satu. Mereka akan ditanyakan kebenaran dukungan di dalam form yang diserahkan calon perseorangan itu. “Betul tidak? Mereka mendukung calon perseorangan itu. Kalau tidak mereka ada form bantahan,” jelasnya.

Sebelum memutuskan bakal calon independen ini lolos menjadi cawali, langkah terakhir adalah menghitung jumlah pendukung yang valid. “Kalau memenuhi syarat ya disahkan menjadi cawali dari jalur perseorangan,” tuturnya.

Pegiat Joint Herman Dody Isdarmadi menuturkan, langkah pertama yang mereka lakukan adalah memberikan formulir kepada 30 nama yang berhasil mereka jaring. Kemudian, Joint akan menanti pengembalian formulir sampai 31 Maret 2016.

“Setelah itu ada proses konvensi. Ini untuk mengerucutkan dua nama sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Target nama ini harus sudah selesai pada 15 April mendatang,” jelasnya.

Untuk memenuhi batas minimal dukungan, lanjut dia, pihaknya baru akan mengumpulkan KTP usai konvensi. Nama pasangan yang ditetapkan, baru akan mereka mintakan dukungan KTP dari masyarakat. “Kami targetkan mampu mengumpulkan 45 ribu. Kami akan bentuk relawan di tiap kelurahan untuk mempermudah proses pengumpulan KTP,” ujarnya.

Ketua DPD PAN Kota Jogja Nazarudin justru mempertanyakan, jika KPU meloloskan salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Joint. Dia berpedoman terhadap UU Pilkada yang menegaskan pencalonan kepala daerah hanya melalui pengajuan oleh partai politik (parpol), gabungan parpol, dan perseorangan. “Yang bisa mendaftarkan ke KPU hanya yang bersangkutan sendiri,” tandasnya.

Kalau dengan proses yang akan dilakukan Joint, dia menyebut hal itu hanya proses abal-abal. Karena, bukan murni dari si calon perseorangan untuk maju. “Ini berbeda dengan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahatja Purnama dan pasangan sudah mendeklarasikan diri,” katanya. (eri/ila/ong)

Jogja Raya