JOGJA-Moratorium izin baru hotel di Kota Jogja berpeluang diperpanjang. Ini setelah sinyal Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) yang melihat okupansi rate hotel masih di bawah 50 persen. Selain, karena desakan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

HS menegaskan, moratorium baru akan dicabut jika okupansi rate sudah 70 persen. Itu pun harus melalui banyak pertimbangan dan kajian.

“Ukurannya bukan soal batas waktu lagi. Sekarang masih dalam masa kajian. Tapi yang pasti, mengacu pada okupansi atas masukan dari PHRI DIJ. Ini juga bagian untuk menjaga iklim investasi,: katanya, kemarin (16/3).

Ia menegaskan, okupansi rata-rata dari PHRI DIJ merupakan pedoman penentuan moratorium. Jika okupansinya masih di bawah 50 persen, maka otomatis kebijakan moratorium tersebut akan diperpanjang.

“Semuanya tergantung dari PHRI,” tuturnya.

Sejak ada moratorium pada Januari 2013 lalu, pihaknya sudah tidak menerima izin pendirian hotel baru. Penerbitan izin yang diproses saat ini merupakan pengajuan yang sudah dilakukan sebelum moratorium. Saat itu, terdapat 104 permohonan izin baru yang masuk ke Dinas Perizinan. Itu baru sekitar separuhnya sudah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sekretaris DPD PHRI DIJ Deddy Pranawa Eryono mengaku, kondisi persaingan antarhotel sudah tak sehat. Jumlah kamar yang tersedia belum sebanding dengan tingkat kunjungan.

“Kalau saling banting harga, terus apa yang mau dijual,” ujarnya.

Padahal, hotel kelas tertentu terutama yang berbintang memiliki standar pelayanan yang harus dipenuhi. Itu jika terus membanting harga, bukan mustahil bakal membuat standar layanan turun. Akhirnya, pariwisata secara umun yang merugi.

“Makanya kami tegas, moratorium harus diperpanjang,” jelasnya.

Ia menerangkan, keterpenuhan kamar atau kunjungan hanya terjadi pada momentum tertentu saja Terutama saat libur panjang. Selebihnya, rata-rata okupansi berada di bawah 50 persen. Khusus hotel berbintang okupansinya berkisar 40 persen sampai 50 persen. Hotel nonbintang 20 persen sampai 30 persen. Rata-rata okupansi tersebut terus berkurang seiring penambahan jumlah kamar baru.

“Akibat beroperasinya hotel baru yang selesai dibangun,” sentilnya.

Selain itu, peningkatan jumlah hotel ternyata kurang diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Kala terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, setiap ruas jalan utama di perkotaan mengalami kemacetan.

“Rata-rata okupansi itu seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan pengendalian pembangunan hotel. Apalagi persaingan memang sudah tidak sehat,” tandasnya. (eri/dem/ong)

Jogja Raya