JOGJA – Proses pembayaran pembangunan Terminal Giwangan kepada PT Perwita Karya menuai hambatan. Rencana Pemkot Jogja menyediakan dana cadangan di APBD tahun 2015 ini tak bisa digunakan.
Pemprov DIJ meminta pemkot untuk membatalkan penganggaran tersebut. Artinya, dana yang telah ditetapkan di APBD tak bisa dicairkan. Anggaran akan dialihkan di APBD Perubahan mendatang untuk kegiatan yang lain.
“Kami akan patuhi hasil evaluasi DIJ,” tandas Wali Kota Haryadi Suyuti, pekan lalu. Wali kota yang akrab disapa HS ini menegaskan, pembatalan anggaran senilai Rp 5 miliar ini tak akan menghalangi pihaknya untuk berjaga-jaga jika Mahkamah Agung nantinya mengabulkan gugatan perdata Perwita Karya.
Selama ini, Pemkot Jogja memang menggunakan skema dana cadangan senilai Rp 5 miliar di APBD. Ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. Nantinya, dana cadangan bisa untuk mengganti rugi pembangunan Terminal Giwangan ke PT Perwita Karya selaku pengembang.
Proses hukum perdata ini sudah berlangsung sejak 2009. Ini dilakukan setelah tidak adanya kesepakatan pemkot dengan PT Perwita Karya. Pemkot Jogja menetapkan appraisal nilai aset terminal sebesar Rp 41,5 miliar. Tapi dari PT Perwita Karya menolak nilai itu.
PT Perwita Karya menetapkan perhitungan senilai Rp 56 miliar. Selisih Rp 10 miliar untuk nilai pengurukan tanah, sambungan telepon, dan piutang pihak ketiga.
Soal nilai yang besar ini, HS menegaskan pihaknya akan mematuhi keputusan MA dari PK tersebut. Jika telah ada PK dan nilai ganti rugi ditetapkan, HS memastikan akan membayarkan kewajiban tersebut. “Asal sudah berkekuatan hukum tetap, kami pasti akan bayarkan,” kata HS.
Soal pembatalan dana cadangan ini, pemprov menilai hal itu melanggar administrasi keuangan daerah. Ini karena belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap, namun pemkot sudah berani mengalokasikan.
Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono menjelaskan, pembatalan ini sebenarnya untuk memperjelas definisi dana cadangan. Yakni peruntukan dana harus jelas dan waktu pencairan juga jelas.
“Dari segi peruntukan sudah jelas karena untuk sengketa Terminal Giwangan. Apalagi sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tapi waktu pencairan yang belum jelas karena masih PK di Mahkamah Agung,” tambahnya. (eri/laz/ong)

Jogja Raya