JOGJA – Pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Jogja Corrup-tion Watch (JCW) menilai lang-kah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ menetapkan tiga orang se-bagai tersangka dugaan korup-si proyek Pergola 2013 belum selesai. Agar perkara ini men-jadi terang benderang, lembaga adhiyaksa itu diminta segera menelusuri pelaku lain yang terlibat.
Sebab, ada dugaan proyek yang didanai APBD Kota Jogja senilai Rp 5,3 miliar itu tidak lepas dari peran makelar proyek yang biasa berkeliaran di Balai Kota Timoho.”Kejati harus menelisik ke mana aliran dana proyek per-gola itu mengalir, termasuk menelusuri siapa inisiator dan aktor proyek pergola,” kata Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat JCW Baharudin Kamba kemarin.Dari informasi yang didapatkan JCW, pengadaan proyek per-gola tidak dapat dilepaskan dari DPRD Kota Jogja.
Beredar kabar, ada oknum anggota dewan yang ikut berperan mengatur dan menunjuk perusahaan ter-tentu agar mendapatkan proyek pergola. Modusnya, proyek di-pecah menjadi puluhan paket dengan nilai Rp 180 juta per paket. Bahkan ada oknum dewan yang mencatut perusahaan las seolah-olah ikut tender pergola.”Perlu diterlusi, apakah sejak pembahasan sudah ada perintah untuk memecah proyek men-jadi puluhan paket. Kalau ada, siapa saja yang menyepakatinya,” desak Bahar, sapaan akrab Baharudin.
Pada 12 Desember lalu, Ke-jati telah menetapkan tiga orang sekaliguus sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pergola. Mereka adalah Kepala BLH Jogja Irfan Susilo, Pejabat Pem-buat Komitmen (PPK) Suryadi (SR), dan rekanan Hendi. Tersangka Hendi disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan oknum anggota DPRD Kota Jogja. Sang oknum ang-gota dewan tersebut kabarnya pernah dimintai keterangan oleh tim penyidik.”Kejati harus menelusuri, apa-kah benar ada keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Jogja yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu tersangka,” desak Kamba.Aspidsus Kejati DIJ Azwar SH mengatakan, dari perhitungan tim penyidik, ada indikasikan merugikan keuangan negara sekitar Rp 700 juta.
Kejati me-netapkan Irfan sebagai tersangka karena diduga mengetahui dan membiarkan adanya penyim-pangan dalam proyek senilai Rp 5,3 miliar. Bahkan, Irfan turut memerintahkan agar membay-ar rekanan padahal pekerjaan belum selesai 100 persen. “Tersangka Hd pinjam enam nama perusahaan rekanan un-tuk ambil bagian mengerjakan proyek, bisa disebut makelar. Tapi saat proses berita acara pembayaran, dia tidak hadir, melainkan si pemilik perusa-haan,” kata Azwar. (mar/laz/jiong)

Jogja Raya