RADAR JOGJA - Pascaperang Diponegoro 1825-1830 yang disusul lahirnya Perjanjian Klaten telah melahirkan sejumlah daerah enclave Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Semua daerah enclave itu mengambil wilayah yang semula menjadi kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta.
Sebut saja, Kadipaten Pakualaman berdasarkan Perjanjian Paku Alam II dengan Residen Jogjakarta Frans Gerardus Valck mengakibatkan menyusutnya wilayah Kasultanan di antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto.
Kini daerah Pakualaman itu tersebar di empat kecamatan. Meliputi Kecamatan Galur, Panjatan, Wates dan Kecamatan Temon, Kulonprogo. Ditambah daerah enclave Pakualaman yang berada di jantung kota Kasultanan. Sekarang menjadi wilayah Kecamatan Pakualaman.
Sekadar diketahui, enclave merupakan daerah kantong suatu negara atau daerah dalam wilayah suatu negara yang terkurung seluruhnya dalam wilayah suatu negara asing. Tak hanya Pakualaman, Kasunanan juga memiliki enclave di wilayah Kasultanan. Enclave itu bernama Kapanewon Kotagede Surakarta dan Kawedanan Imogiri Surakarta. Kapanewon Kotagede Surakarta itu meliputi Kelurahan Jatimulya, Terong, Segarayasa, Bawuran, Wanalela, Singasaren dan Kelurahan Jagalan.
Masjid dan Makam Kotagede ada Kelurahan Jagalan sehingga masuk wilayah Kotagede Surakarta. Dua kelurahan enclave Surakarta itu Singasaren dan Jagalan sekarang masuk Kecamatan Banguntapan, Bantul. Jejak-jejak enclave Kotagede Surakarta itu dapat dilacak hingga sekarang. Bentuknya berupa tugu jam peninggalan PB X di pojok barat Pasar Kotagede dan di depan Masjid Mataram Kotagede.
Adapun enclave Kawedanan Imogiri Surakarta terdiri sembilan kelurahan. Yakni Kelurahan Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung dan Kelurahan Giriredja. Kemudian Kelurahan Dlingo, Mangunan, Muntuk, dan Kelurahan Temuwuh. Makam Imogiri masuk enclave Surakarta. Tepatnya di Kelurahan Giriredjo.
Di masa lalu, orang menyebut kedua daerah enclave itu dengan nama Kotagede SKA dan Imogiri SKA. Keberadaan enclave Kotagede dan Imogiri itu merupakan realisasi dari pasal 5 Perjanjian Klaten 27 September 1830.
Isinya untuk merawat makam suci Kotagede dan Imogiri, susuhunan mendapatkan tanah seluas 500 cacah yang ada di dekatnya. Hal sama dialami sultan yang mendapatkan tanah enclave di wilayah Kasunanan seluas 12 jung tanah untuk merawat Makam Sesela di Sukawati (antara Grobogan dan Sragen). Namun pada 1901, tanah enclave Kasultanan di Sukawati itu dihapuskan dan kembali ke Kasunanan.
Di luar Kasunanan dan Pakualaman masih ada enclave Mangkunegaran di Ngawen, Gunungkidul. Ada tujuh kelurahan enclave Mangkunegaran yang terdiri atas Kelurahan Jurangjero, Kampung, Beji, Watusigar, Tegalrejo, Tancep, dan Kelurahan Sambirejo.
Hingga lahirnya UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), enclave Kotagede, Imogiri, dan Ngawen belum menjadi wilayah DIJ. Prosesnya berjalan cukup panjang. Hampir sepuluh tahun kemudian baru masuk DIJ. Diawali dengan UU Darurat Republik Indonesia No. 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kotagede, dan Ngawen.
UU Darurat itu kemudian ditetapkan dengan UU No. 14 Tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat No. 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kotagede dan Ngawen.
Setelah lahirnya UU Darurat No. 5 Tahun 1957 dan UU No. 14 Tahun 1958 ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 12 Tahun 1957 tentang Perubahan Batas Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar di Dalam Kabupaten Gunungkidul. Sejak saat itu wilayah Ngawen enclave Mangkunegaran menjadi bagian Kabupaten Gunungkidul.
Berikutnya lahir Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas dan Nama Kapanewonan-Kapanewonan Imogiri, Gonduwulung dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul. (laz)