KEBUMEN - Aktivis masyarakat dari Paguyuban Garuda Perak Sujud Sugiarto mendesak peristiwa meninggalnya personel Satpol PP Kebumen di tangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat segera diusut tuntas. Dia menilai insiden berdarah tersebut menjadi preseden buruk bagi Satpol PP.
Menurut Sujud, pengiriman petugas Satpol PP untuk mengevakuasi ODGJ bersenjata tajam tanpa dilengkapi peralatan keselamatan adalah sesuatu kecerobohan. Hal ini juga menunjukkan kelalaian pejabat, dalam hal ini Kepala Satpol PP (Kasatpol PP) Kebumen. "Masa evakuasi ODGJ begitu, cuma pakai bambu panjang. Seperti ngogrok tawon saja. Ini harus diusut," jelasnya Jumat (6/2).
Dia meminta, pejabat terkait agar tidak bersembunyi di balik kata 'musibah' untuk menghindari tanggung jawab hukum. Bagi Sujud, meninggalnya personel Satpol PP saat proses evakuasi ODGJ merupakan pembiaran secara sistemis.
Oleh karena itu dia mendesak agar dilakukan audit investigatif terhadap jajaran pimpinan instansi di Kebumen. Utamanya Kasatpol PP Kebumen. "Pengiriman petugas ke medan berbahaya tanpa proteksi dan tanpa tim ahli adalah bentuk kelalaian pejabat," tegasnya.
Atas periswiwa nahas itu dia pun mendesak pertanggungjawaban dari kepala Dinkes PPKB Kebumen dan kepala Dinsos P3A Kebumen. Kedua pejabat tersebut menurutnya juga memiliki peranan penting dalam penanganan ODGJ. Sujud menyatakan timbulnya korban dalam evakuasi ODGJ merupaka bentuk kegagalan koordinasi lintas sektor.
"Kami menuntut pengusutan tuntas terhadap kepala Satpol PP dan pejabat pemerintah daerah terkait," jelasnya.
Sujud menambahkan, hilangnya nyawa personel Satpol PP oleh ODGJ tidak bisa dianggap enteng. Insiden kemarin menjadi catatan hitam bagi instansi terkait. Dia pun meminta peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait.
Tak hanya itu dia menegaskan pemberian santunan terhadap keluarga korban tidak menghapus dosa atas kelalaian pejabat. "Darah abdi negara tidak boleh dihargai sekadar uang duka. Harus ada perbaikan sistem dan pertanggungjawaban," tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Selaras Jiwa Slamet mengatakan, tewasnya personel Satpol PP di tangan ODGJ sebenarnya dapat dihindari. Jika koordinasi lintas sektor sebelummya dilakukan dengan matang dan terukur. Di samping itu penanganan juga perlu dilakukan secara persuasif tanpa menimbulkan kepanikan dari ODGJ.
"Saya lihatnya konyol. Tidak boleh seperti itu, kalau pakai kekerasan ya pasti memberontak," ujarnya.
Slamet mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan semacam pelatihan khusus untuk penanganan ODGJ. Hal ini dinilai penting sebagai antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. "Mestinya petugas itu dibekali kemampuan. Tidak pakai fisik dan kekerasan," urainya. (fid/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita