KEBUMEN - Anggota DPRD Kebumen mulai mencermati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pencermatan sedang dilakukan secara intensif lewat fraksi-fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.
Melalui rapat paripurna Senin (15/9) sore, setiap fraksi telah memberikan pandangan umum terhadap dokumen rancangan APBD (RAPBD) yang diajukan eksekutif. Berbagai saran dan masukan telah disampaikan agar anggaran daerah tahun depan dapat berpihak terhadap kepentingan masyarakat. "Kami harap semua masukan, saran dan perbaikan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti," kata juru bicara Fraksi Gerindra Basir.
Basir menyatakan, pendapatan daerah dalam APBD sebagai komponen penting untuk mendanai pembangunan daerah. Fraksinya menyoroti pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 diproyeksi sebesar Rp 3,14 triliun. Bertambah Rp 149 miliar jika dibandingkan pendapatan daerah pada APBD tahun 2025.
Berdasar proyeksi ini Fraksi Gerindra berharap pendapatan daerah dapat dicapai optimal serta berdasar asumsi realistis. Kondisi tersebut menurutnya perlu dicermati jajaran eksekutif. "Kami minta penjelasan, apakah ada peningkatan signifikan dari sumber pendapatan baru?," tanyanya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam penurunan angka kemiskinan hingga 2,13 persen atau menjadi 13,58 persen. Raihan persentase tersebut membawa Kebumen mampu terlepas dari predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah. "Kami minta penjelasan langkah konkret apa untuk percepatan penurunan kemiskinan di tengah keterbatasan kondisi fiskal," jelas Basir.
Sementara itu, dari Fraksi PPP meminta penyusunan rancangan peraturan daerah terkait APBD tahun 2026 dalam waktu dekat sudah selaras dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). Dengan begitu APBD tahun depan dapat menjadi instrumen mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. "Kami berharap pembahasan ini nanti betul-betul dilakukan secara cermat dan teliti," kata Juru Bicara Fraksi PPP Agung Nur Wahid.
Fraksi PPP mendorong agar anggaran yang bakal disahkan dapat berpihak pada kepentingan masyarakat. Utamanya pada pemenuhan bidang layanan dasar meliputi pendidikan hingga kesehatan. "Kami minta alokasi belanja memperhatikan pendidikan keagamaan non-formal," tandas Agung. (fid)
Editor : Sevtia Eka Novarita