RADAR JOGJA – Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi memaparkan maraknya penyidikan dan operasi tangkap tangan (OTT) tak serta merta membuat kasus korupsi turun. Terbukti dengan adanya 1.327 OTT namun temuan kasus korupsi tetap terus ada.

Berdasarkan data KPK medio 2014 hingga 2021 cukup banyak pejabat negara yang tertangkap. Detilnya 281 anggota dewan dan 152 kepala daerah. Angka ini menyumbang 35 persen dari keseluruhan angka koruptor yang ditangkap KPK.

“Kejahatan korupsi ini seperti fenomena gunung es. Apakah dengan OTT selesai? Tidak. OTT itu 1.327 tersangka yang diproses hukum. Kami tangkap terus apakah korupsi hilang? Tidak,” tegasnya dalam Bimtek Antikorupsi Bagi Penyelenggara Dan Pemilih Pemilu Berintegritas di The Rich Jogja Hotel, Rabu (17/11).

KPK, lanjutnya, memiliki tiga strategi dalam penanganan korupsi. Mulai dari edukasi, upaya pencegahan hingga penegakan. Implementasi ketiganya berjalan seimbang. Sayangnya upaya ini juga belumlah optimal menekan kasus korupsi.

“Makanya kita perlu pendidikan, pencegahan, penegakan. Tiga-tiganya harus massif, KPK tidak hanya kedepankan pencegahan, tapi juga pendidikan dan pencegahan. Itu tugas pokok,” katanya.

Dalam Bimtek ini, KPK bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuannya untuk memastikan komitmen pelaksanaan pemilu bebas korupsi benar-benar terwujud. Guna mengawal pemilu yang bersih dari kecurangan.

KPK menurutnya juga memiliki peran dalam pelaksanaan pemilu. Tentunya tidak berkecimpung dalam sektor perpolitikan. Salah satu kecurangan yang kerap teridentifikasi adalah tindakan korupsi. Lalu membangun pemilu Indonesia yang cerdas dan berintegritas.

“Gejolak dan riak terus terjadi, korupsi pun terus berlangsung. Makanya perlu kami ingatkan karena sekali lagi kami ingatkan korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini enggak korupsi, besok belum tentu,” ujarnya.

Melalui bimtek, Kumbul berharap pemilu berlangsung dengan prinsip demokratis dan berintegritas. Diawali dengan personal yang tergabung dalam KPU maupun Bawaslu. Untuk kemudian terwujud dalam pemilu yang sehat dan bersih dari korupsi.

“Pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu juga lahir dari pengawasan dan pelaporan praktik korupsi politik yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya. (dwi)

Nusantara