RADAR JOGJA – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi menuturkan Indonesia berhasil mempertahankan penurunan angka penularann Covid-19. Kondisi ini sudah terjadi pada 15 Oktober 2021 dengan dibawah 1000 kasus per hari. Untuk keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) dibawah 4 persen.

Berdasarkan data, angka penerima vaksin Covid-19 juga tergolong tinggi. Tercatat sebanyak sekitar 208 juta orang telah tervaksin dosis pertama. Dari total tersebut, sebanyak 80 juta orang sudah mendapatkan dosis lengkap.

“Dari segi kepatuhan masih sangat tinggi dengan skor 8,12 untuk pemakaian masker dari skala 1 sampai 10. Kepatuhan jaga jarak masih baik. Hanya saja memang 11 persen kabupaten dan kota dengan skor pakai masker kurang dari 60 persen,” jelasnya dalam pertemuan daring, Jumat (12/11).

Walau begitu, capaian ini bukan berarti bisa bersantai diri. Penerapan protokol kesehatan tetap berlaku ketat dan disiplin. Cara ini masih efektif dalam mengantisipasi penularan dan persebaran Covid-19.

Sonny mengingatkan adanya potensi gelombang ketiga Covid-19. Ditambah World Health Organization (WHO) mencatat adanya Covid-19 varian baru. Tercatat dengan nama varian AY.4.2 dan sudah terdeteksi masuk Malaysia.

“Ini perlu diantisipasi baik gelombang ketiga atay varian baru. Untuk AY.4.2 saat ini memang belum masuk ke Indonesia,” katanya.

Selain prokes, Sonny juga mendorong memaksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Baik untuk penggunaan di destinasi wisata, fasilitas publik, sekolah hingga perkantoran. Aplikasi ini bertujuan mendata jumlah kunjungan hingga status vaksinasi.

Para pengelola fasilitas publik juga harus menerapkan prokes secara ketat. Termasuk melengkapi fasilitas penunjang prokes Covid-19. Terutama fasilitas tempat cuci tangan hingga penjaga jarak.

“Perhatikan ventilasi sirkulasi udara. Pintu masuk dan keluar berbeda.  Selain itu semua fasilitas publik harus mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” ujarnya.

Ledakan kasus Covid-19 di negara lain juga menjadi pelajaran bagi Indonesia. Sonny mengingatkan agar kejadian serupa tak terjadi di Indonesia. Berupa lonjakan kasus, pasca menurunnya angka kasus harian.

Potensi peningkatan, lanjutnya, bisa terjadi dari libur panjang. Baginya, langkah penghapusan libur panjang Natal dan Tahun Baru oleh pemerintah sangatlah tepat. Tujuannya agar tak ada lonjakan mobilitas manusia yang berimbas pada lonjakan kasus Covid-19.

“Kita belajar dari negara lain, saat kasus landai, penurunan kapasitas testing bisa memicu terjadinya lonjakan. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat disiplin dalam prokes melalui berbagai komunikasi risiko,” terangnya.

Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Nelwan Harahap menyampaikan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Antara lain memangkas cuti bersama yang diharapkan dapat mengurangi pergerakan masyarakat. Terutama untuk masa libur nataru.

Pemerintah juga membuat kebijakan larangan cuti di momen akhir tahun. Untuk menunda niat masyarakat bepergian.  Hal yang menjadi kata kunci adalah konsisten dengan prokes. Selain itu peningkatan cakupan vaksinasi untuk semua kelompok umur.

“Kami meminta seluruh warga masyarakat menunda sedikit kesenangan untuk kemashalatan yang lebih panjang. Ini akan jadi semangat kita semua,” ujarnya.

Sementara itu Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane berpeesan agar pengendalian wabah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat. Tujuannya agar pengendalian penularan Covid-19 berlangsung sistematis dan panjang.

Dia mencontohkan untuk capaian vaksin. Tercatat saat ini baru 39 persen warga yang mendapatkan vaksin Covid-19 secara lengkap. Kondisi ini diakui olehnya sedikit timpang dengan antisipasi gelombang ketiga Covid-19.

“Sebenarnya untuk gelombang ketiga belum terlihat ada indikasi ke arah itu. Kecuali kalau pintu masuk di-loss-kan (dibuka bebas) karena subvarian delta ini sudah dekat dengan Indonesia,” katanya.

Dia menilai Indonesia sudah lebih siap dalam menghadapi Covid-19. Berbeda dengan awal pandemi yang sempat jatuh bangun. Penyebabnya saat ini warga sudah mendapatkan vaksin Covid-19. Semakin baik apabila manajemen penanganan oleh pemerintah juga maksimal.

Peniadaan cuti bersama libur nataru oleh pemerintah, menurutnya sangatlah tepat. Terutama dalam menekan mobilitas masyarakat. Tentunya juga terkait dengan potensi penularan Covid-19 dalam kerumunan manusia.

“Jangan dulu berlibur dalam satu waktu, jangan menumpuk di Nataru. Bagi institusi untuk sementara sebaiknya tidak memberikan libur atau cuti bagi karyawannya. Insya Allah hal ini akan membantu mengurangi kerumunan  warga saat liburan,” ujarnya.

Influencer Kesehatan Tirta Mandira Hudhi sepakat  bahwa kasus Covid-19 sering meningkat dengan bertambahnya  mobilisasi. Namun dengan adanya vaksinasi, meskipun ada potensi kenaikan kasus, kasusnya mungkin naik namun gejalanya tidak berat. Dia meminta pengawasan pergerakan dari luar ke dalam negeri lebih ketat.

“Mereka  yang baru  sampai ke Indonesia  dari luar negeri wajib  karantina, kalau perlu masa  karantina diperpanjang. Sedangkan  di dalam negeri fokus pada penekanan  mobilisasi warga. Guna mewaspadai masuknya subvarian Delta AY.4.2,” katanya.

Sebagai antisipasi  naiknya kasus Covid-19  diakhir tahun, ia mendorong  pengelola di area publik harus  bertanggungjawab. Berani menegur pengunjung  yang abai terhadap prokes. Sehingga tidak hanya sekadar menyalahkan pengunjung.

Demikian pula dalam hal mengendalikan potensi kerumunan saat sale yang banyak digelar pada akhir tahun. Dia  mengajak masyarakat jangan panik. Namun yang terpenting tetap waspada dan jangan meremehkan Covid-19.

“Saat  ini vaksinasi  belum sesuai target. Dosis  lengkap baru tercapai 39-40 persen. Meski berbagai tempat sudah  dibuka namun Covid-19 belum hilang. Kita tentu tidak mau ada gelombang ketiga,” pesannya. (*/sky/dwi)

Nusantara