RADAR JOGJA – Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Muhammad Najib Azca mengatakan peringatan HUT TNI ke-76 menjadi momentum penting. Khususnya untuk menuntaskan agenda reformasi yang belum bisa dicapai. Sayangnya mandat ini belum bisa dipenuhi oleh TNI.

“Reformasi TNI sebagian sudah dilakukan dengan baik misal pencabutan dwi fungsi ABRI, ada pemisahan POLRI dari TNI, penghapusan kekaryaan dari fungsi-fungsi TNI. Kendati begitu, ada mandat reformasi yang belum selesai ditunaikan,” jelasnya saat dihubungi Rabu (6/10).

Dosen Fisipol UGM ini menyampaikan beberapa catatan yang perlu dilakukan TNI kedepannya. Salah satunya melakukan reformasi terhadap struktur komando territorial. Struktur komando teritorial merupakan sebuah warisan perang gerilya.

Najib menjelaskan, saat ini struktur komando territorial masih menyisakan struktur perang gerilya. Terutama dalam bentuk komando tertorial. Baik di tingkat pusat hingga desa.

“Struktur komando territorial sesungguhnya warisan perang gerilya yang perlu direformasi karena sudah tidak kompatibel dengan sistim demokrasi. Sebab untuk TNI, khususnya Angkatan Darat selalu berpotensi terlibat dalam politik dengan warisan ini,” katanya.

Berikutnya, TNI perlu merumuskan kembali posisinya dalam konteks geopolitik. Guna menyikapi dinamika peta perpoltikan di Indonesia. Termasuk dalam bidang teknologi informasi yang mengalami perubahan besar.

Untuk itu, Najib menilai reformulasi TNI sangat diperlukan. Seperti dalam strategi pertahanan agar tidak terlalu menitikberatkan pada matra darat saja. Terlebih bentangan Indonesia didominasi laut dan udara.

“Ada matra laut dan udara. Ada urgensi Indonesia sebagai negara maritim maka perlu reformasi strategi pertahanan yang memberikan peran lebih besar pada matra laut dan matra udara,” ujarnya.

Najib Azca kembali menekankan pentingnya reformulasi. Terutama atas peta ancaman pertahanan baru yang terus berubah. Oleh sebab itu diperlukan reformulasi penganggaran. Misalnya pengalokasian yang lebih besar untuk instrumen matra laut dan darat yang lebih massif.

“Harapannya TNI lebih relevan dan visioner menghadapi geopolitik dan teknologi informasi, disesuaikan dengan kondisi startegis Indonesia sebagai negara maritime,” katanya. (dwi)

Nusantara