RADAR JOGJA – Hari terakhir penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 tingkat SMP diwarnai pencabutan berkas pendaftaran oleh orang tua wali calon murid. Diduga karena nilai yang dimiliki siswa tidak cukup, sehingga kalah bersaing.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba mengatakan, PPDB tahun ini tingkat SMP di Kota Jogja berakhir kemarin (24/6). Hasil pemantauannya, banyak orang tua siswa atau wali murid mencabut berkas pendaftaran, lantaran tidak diterima di sekolah negeri.

“Sesuai prediksi kami, hari terakhir pendaftaran PPDB jenjang SMP pasti sedikit yang mendaftar. Justru yang terjadi banyak yang mencabut berkas pendaftaran,” kata Kamba di sela pemantauan.

Ia menjelaskan, aksi cabut berkas pendaftaran itu terjadi di sejumlah SMP negeri di Kota Jogja. Ada sekitar 100 lebih calon peserta didik baru yang melakukan pencabutan berkas. Di SMPN 3 Kota Jogja misalnya, hingga pukul 11.00 aksi cabut berkas pendaftaran sebanyak 78 calon siswa.

Sementara di SMPN 15 Kota Jogja hingga pukul 10.50, aksi cabut berkas pendaftaran berjumlah 64 calon siswa. Terdiri atas jalur afirmasi sebanyak 13, jalur mutu 35 dan jalur luar daerah 16 orang. Sedangkan di SMPN 8 Kota Jogja, aksi cabut berkas hanya dua calon siswa.

Dimungkinkan setelah pencabutan berkas itu mereka mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah swasta. “Sebenarnya dari awal mendaftar orang tua siswa (semua jalur) sudah bisa memprediksi apakah nilai anaknya mampu masuk pada sekolah yang dituju atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, aksi cabut berkas pendaftaran itu ditengarai terjadi karena nilai yang dimiliki siswa tidak cukup sehingga kalah bersaing. Maka, secara otomatis keluar dari sistem real time pada tiga pilihan sekolah yang dituju. Di samping memang banyak orang tua maupun calon siswa kurang cermat memperhatikan regulasi pendaftaran serta tahapannya.

“Seperti salah satu orang tua yang mencoba mendaftar sekolah yang dituju secara online. Padahal pendaftaran secara online ditutup sejak pukul 10.00 dan sudah keluar sistem dari tiga pilihan yang dituju,” jelasnya.

Forpi berharap kepada orang tua maupun calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar tidak patah semangat. Lantaran masih banyak sekolah swasta yang dinilai bermutu dan memiliki fasilitas yang tidak kalah atau jauh lebih baik dengan sekolah negeri di Kota Jogja.

“Hasil pantauan dan rekomendasi kami selama PPDB ini akan kami sampaikan ke wali kota, wakil wali kota, Sekda, serta Disdikpora dalam waktu dekat,” tambah Kamba.

Kepala SMPN 3 Kota Jogja Binarsih Sukaryanti mengatakan, tahap zonasi mutu, afirmasi KMS, dan prestasi luar daerah pada hari 1 dan 2 lalu memang agak senggang. Meski begitu, sudah terpenuhi sesuai kuota yang ditentukan.

Namun memasuki hari ketiga kemarin banyak pendaftar secara mendadak memasukkan berkas ke sekolahnya. “Banyak yang masuk tiba-tiba ini terutama jalur prestasi luar daerah dan zonasi mutu. Otomatis menggeser anak-anak yang sudah masuk kemarin. Tetapi, tetap kita lakukan seleksi semua berdasarkan nilai,” katanya.

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan PPDB secara offline tidak mengalami kendala atau berjalan lancar dan tertib. Hanya yang menghambat, salah satunya ada perbedaan nama calon siswa saat pengajuan secara online dengan di berkas kartu keluarga (KK).

Sistem tidak mau menerima, sekolah tidak bisa menyelesaikannya, sehingga harus dicarikan solusi ke Disdikpora Kota Jogja. “Ya, sekitar 10-20 kasus seperti ini yang kami temui dan cukup mengganggu proses entry data semua jalur. Misalnya, ada perbedaan nama Nur Aini padahal di KK Nur ‘Aini, atau Wahyu Sailendra di KK hanya Wahyu S. Mungkin ke depan harus lebih detail bahwa nama pengajuan disamakan dengan nama yang terdata di Dindukcapil,” tambahnya. (wia/laz)

Nusantara