RADAR JOGJA – Promo BTS Meal yang dilakukan restoran cepat saji McDonald’s sempat menimbulkan kerumunan. Itu terjadi saat hari pertama peluncuran promo tersebut Rabu (9/6) lalu.

Gerai-gerai McD yang ada di Jogjakarta maupun Sleman ramai diserbu pengemudi ojek online (ojol) serta kurir aplikasi pemesanan makanan yang lain. Pasalnya, promo itu memang hanya bisa dibeli lewat aplikasi-aplikasi itu.
Kerumunan yang ditimbulkan akibat promo itu pun membuat pihak terkait, mulai Bhabinkamtibmas dan Satpol PP bertindak. Mereka membubarkan kerumunan tersebut dan memberikan surat peringatan.

Sekretaris Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan soal kerumunan ini. Aji sangat menyayangkan atas kejadian kerumunan tersebut.

Namun, menurut Aji, restoran cepat saji itu belum akan mendapatkan sanksi. Sejauh ini pihaknya hanya memberikan surat teguran keras kepada McDonald’s yang ada di DIJ untuk lebih menaati protokol kesehatan. “Kalau diberi peringatan sekali kemudian masih diulang, ya bisa ditutup untuk sementara,” katanya.

Sementara itu, Associate Director of Communication McDonald’s Indonesia Sutji Lantyka mengatakan, menu BTS Meal akan menyapa pencinta BTS selama satu bulan ke depan. “Kami pun ingin menginformasikan kembali bahwa BTS Meal bukan hanya tersedia hari ini saja, melainkan selama sebulan ke depan. Sehingga kepada seluruh pelanggan tidak perlu tergesa dan khawatir akan kehabisan produk ini,” katanya.

McDonald’s Indonesia juga sangat berterima kasih atas antusiasme masyarakat yang sangat besar akan BTS Meal. Penutupan beberapa gerai McDonald’s di Indonesia dilakukan hanya sementara, karena untuk keselamatan dan keamanan konsumen dan pelanggan McDonald’s Indonesia.

McDonald’s Indonesia meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan BTS Meal, saat ini akan diberlakukan sistem buka tutup order pada platform pemesanan. “Hal itu untuk menghindari penumpukan antrean. Kami juga terus mengimbau seluruh pihak untuk menjaga dan mentaati protokol kesehatan sesuai aturan,” ujar Sutji.

Tak Izin PHRI, Harus Jadi Pelajaran

Kerumunan akibat promo makanan BTS Meals di gerai McDonald’s menjadi sorotan BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ. Berbagai rekomendasi dan pembinaan dilakukan terhadap anggotanya itu.

Ketua BPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan, kerumunan BTS Meals McDonald’s menjadi keprihatinan semua yang seharusnya bisa diantisipasi sebelumnya. Pihak managemen gerai McDonald’s dianggap lalai tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes) karena telah mengundang kerumunan.

Apalagi tidak melalui izin BPD PHRI dan wilayah setempat. “Seharusnya mereka dengan program itu lapor ke kita, karena mereka adalah anggota dari kami. Memang belum kulo nuwun atau izin ke kita,” kata Deddy di Hotel D’Senopati, kemarin (10/6).

Deddy menjelaskan dari klarifikasi manajemen McDonald’s yang dilakukan secara internal, program BTS Meals dilakukan mendadak, arahan dari gerai manajemen McDonald’s di pusat. Sehingga tidak melakukan izin atau lapor ke Satgas Covid-19 BPD PHRI DIJ, terlebih ke wilayah seperti kemantren atau kecamatan hingga Kota Jogja.

“Mereka meminta maaf, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi semua. Kita juga tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain karena perut kita sudah mulai keroncongan, baik itu ojolnya (ojek online), restoran maupun yang lainnya,” ujarnya.

Meski aplikasi online untuk promo program itu sudah ditutup, namun tetap menjadi catatan BPD PHRI untuk mengantisipasi hal serupa manakala ada program inovasi baru dari restoran lain yang berpotensi mengundang kerumunan. Harus disiapkan secara matang, mulai penerapan prokes Covid-19 maupun standar operaisonal prosedur (SOP) dalam pelaksanannya.

“Kita tekankan semua kegiatan mengundang massa harus ada izin dari kemantren atau kecamatan setempat. Ini mutlak. Jangan sampai ada klaster baru di hotel maupun restoran anggota kami,” jelas Deddy.

Dia tidak menampik adanya inovasi baru di restoran bisa meningkatkan omzet maupun ekonomi. Namun harus diutamakan juga dengan aspek kesehatan. Mengingat saat ini masih situasi pandemi. Sehingga harus ada perbaikan sistem, misalnya dibatasi jumlah konsumen per hari, per jam yang harus dilayani dan perketat kemanan di luar.

Atau pembagian shift jadwal pelayanan, berkordinasi antargerai McDonald’s se-DIJ. Sehingga tidak memicu kerumunan di tiap gerai yang ada. “Ini satu solusi, tidak bisa kita harus memberhentikan restoran untuk berinovasi. McD ini sedang berinovasi tapi lupa dengan prokes. Ini harus kita luruskan,” terangnya.

Oleh sebab itu, sementara langkah BPD PHRI memberikan sanksi berupa peringatan dan pembinaan. Tidak ada langkah opsi penutupaan bagi anggotanya itu. Pertimbangannya, dengan penutupan bisa mematikan usaha. Di dalam usaha itu ada implikasi yang cukup luas. Ada tenaga kerja, suplier dan lain-lain. “Ini harus diperhatikan. Ekonomi kita baru akan bangkit. Kita harus memperhatikan juga dari segala aspek,” tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Jogja Hery Eko Prasetyo mengatakan hari Jumat ini (11/6) dijadwalkan pemanggilan kepada tiga manajemen gerai McDonald’s, yakni di Sultan Agung, Jenderal Sudirman, dan Malioboro Mall untuk dimintai klarifikasi terkait insiden kerumunan BTS Meals. “Dasar kam memanggil dari Instruksi Mendagri tentang PPKM Mikro,” katanya.

Hery juga mengaku tidak menerima berkas pemberitahuan dari pihak manajemen gerai untuk izin mengadakan program itu yang menimbulkan kerumunan. Dalam pertemuan nanti, akan dimintai klarifikasi asal muasal insiden adanya kerumunan. “Ada sanksi tidaknya, coba kami panggil dulu dan klarifikasi. Tidak bisa serta merta juga langsung kami sanksi,” tambahnya.

Ditambahkan, sesuai dengan aturan PPKM Mikro jika terbukti bersalah, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran prokes ada berbagai kemungkinan sanksi. Seperti penutupan sementara sampai pencabutan izin operasionalnya. “Tapi besok kami tanyakan dulu, kami masih praduga tak bersalah,” tandasnya. (kur/wia/laz)

Nusantara