RADAR JOGJA – Sembilan jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang kosong tahun ini akan segera terisi. Proses perizinan pelantikan kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah diurus, tahap demi tahap hasilnya mulai turun.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Priyo Handoko mengungkapkan, pengisian JPT sudah mendapatkan rambu hijau dari pemerintah pusat. Tahap pertama, dimulai dari pelaksanaan rotasi-mutasi. ”Selanjutnya, lelang,” terangnya Jumat (21/5).

Lebih lanjut dijelaskan, sembilan JPT kosong tahun ini diantaranya asisten sekda I, bidang ekonomi dan pembangunan ; asisten sekda bidang II, bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; asisten sekda III, bidang administrasi umum; pejabat eselon II, Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dispertaru. Ditambah, Dinas Koperasi UKM, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang saat ini belum masuk rotasi mutasi,

”Belum masuk rotasi karena saat ini kepala dinas masih terisi. Tapi akan pensiun dalam waktu dekat,” terang Priyo, di Kantornya, Kamis (20/5).
Karena telah mendapat warning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran banyak yang kosong, maka harus segera terisi. Disamping, untuk kepentingan tugas kepegawaian dan kinerja pemerintahan. ”Sehingga mendesak, berdasarkan evaluasi penataan, dilakukan rotasi mutasi. JPT ini harus segera terisi,” terangnya.

Selain sembila JPT itu, pihaknya juga telah melakukan seleksi pengisian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada Kamis (20/5) kemarin. Dengan pendaftar tiga OPD eselon II.

Meski, posisi kepala dinas saat ini masih terisi, Priyo menyebut, ini bagian dari rotasi mutasi. Prosesnya lelang terbuka. Tetapi, pelaksanaan seleksi dan penilaiannya dilakukan oleh pusat yang difasilitasi BKPP.
“Kami hanya melakukan evaluasi sesuai dengan surat Menpar RB. Penyegaran rutin 3-5 tahunan,” ujar Priyo.

Sekda Sleman, Harda Kiswaya menambahkan, untuk proses lelang terbuka, Dispar dan Diapertaru akan dimulai 24-25 Mei. Tercatat sebanya 27 orang yang sudah lolos seleksi administrasi dari total 33 pendaftar.

“Kemarin berkas sudah diajukan ke Dirjen dan sekarang sudah sampai di Meja Menpan RB. Mudah-mudahan semua di-acc sehingga pelantikan JPT serentak dapat dilakukan 16 Juni mendatang,” harapnya.

Dengan demikian organisasi bisa berjalan dengan baik. Jika pimpinan definitif, maka sudah ada kepastian hukum. Sehingga roda organisasi bisa berjalan lebih baik.

“Kalau Plt itu untuk mengambil putusan terbatas. Kami mengejar target walaupun secara aturan bupati belum bisa melantik, makanya kami jemput ke Jakarta untuk minta ijin,” pungkasnya. (mel/bah)

Nusantara